Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaksa Agung Sebut Ada Indikasi Korupsi Terkait Pencatutan Nama Presiden

Kompas.com - 11/12/2015, 06:11 WIB
Kontributor Bandung, Rio Kuswandi

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com - Jaksa Agung M Prasetyo menduga adanya indikasi korupsi terkait pencatutan nama presiden dan wakil presiden untuk memperoleh keuntungan dari PT Freeport Indonesia.

Kasus ini menyeret Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha Riza Chalid, dan Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Shamsoeddin. (Baca: Jika Ada Pidana, Jusuf Kalla Minta Polisi dan Kejaksaan Tidak Berhenti Usut Setya Novanto)

"Berbicara antara mereka bertiga itu bukan sekadar pencatutan saja, tetapi ada masalah lain, tetapi, ada masalah lain yang diduga korupsi," kata Prasetyo di Bandung, Kamis (11/12/2015).

Ia juga memastikan bahwa penyelidikan kasus ini di Kejaksaan Agung terus berjalan. Kejaksaan Agung tengah mengumpulkan bukti seakurat mungkin.

"Kita kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya, setelah itu diisolasi untuk kemudian ditingkatkan ke penyidikan. Yang pasti proses hukum terhadap ketiganya itu jalan terus," ujar dia.

Menurut Prasetyo, salah satu bukti yang bisa mendukung proses penyelidikan ini adalah rekaman pembicaraan antara Novanto, Riza Chalid, dan Maroef.

Alat perekamnya pun ada di Kejaksaan sebagai barang bukti. "Alat bukti, ada rekaman dan alat perekamnya, kita cari bukti lainnya," kata dia.

Selain dari rekaman, Kejaksaan mengumpulkan bukti dengan memina keterangan sejumlah pihak. Mereka yang sudah dimintai keterangan di antaranya Maroef, dan Menteri ESDM Sudirman Said. (Baca: Kejagung Serius Usut Kasus Setya Novanto)

Adapun Sudirman telah melaporkan Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR terkait dugaan pencatutan nama presiden dan wapres ini.

"Alat bukti kan bukan barang bukti (benda mati) saja, tetapi keterangan saksi. Nanti kita minta keterangan saksi, kita juga minta keterangan ahli, termasuk keterangan dari yang terlibat dalam kasus itu sendiri," ujar Prasetyo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

Nasional
Perang Terhadap Judi 'Online', Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Perang Terhadap Judi "Online", Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Nasional
Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Nasional
Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Nasional
Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com