Luhut: Presiden Pantas Marah

BOGOR, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menilai bahwa Presiden Joko Widodo pantas marah ketika menyikapi kasus dugaan pencatutan namanya terkait permintaan saham Freeport.

"Presiden pantaslah marah," kata Luhut di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (8/12/2015).

Meski demikian, Luhut mengaku belum menerima informasi jika Presiden Jokowi akan melaporkan Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha Riza Chalid ke kepolisian.

Menurut Luhut, saat ini Jokowi sibuk mematangkan rencana program untuk 2016. (Baca: Jokowi Diminta Tidak Hanya Sekadar Marah, tetapi Juga Laporkan Novanto ke Polisi)

Secara pribadi, Luhut menyerahkan penyelesaian kasus tersebut kepada Mahkamah Kehormatan Dewan.

Luhut membantah terlibat dalam persekongkolan bersama Novanto dan Riza. Ia mengatakan bahwa sikapnya sejak awal telah menolak membahas perpanjangan kontrak karya Freeport dilakukan sebelum 2019.

Luhut mengaku telah menyampaikan pendapatnya itu kepada Presiden Jokowi sekitar Juni 2015. (Baca: Setelah Periksa Novanto, Ada Anggota MKD yang Minta Pengusutan Distop)

"Saya tidak pernah terlibat dalam masalah itu. Jadi jelas posisinya, tidak ada polemik," kata Luhut.

Presiden Jokowi sebelumnya meluapkan kemarahannya setelah membaca transkrip pembicaraan secara utuh antara Novanto, Riza, saat bertemu Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Jokowi baru sempat membaca transkrip pembicaraan pada Senin (7/12/2015). (Baca: Presiden Jokowi Sudah Menahan Amarah ke Setya Novanto sejak Pagi)

Pada Senin petang, Jokowi sempat memberi pernyataan kepada media mengenai persiapan pelaksanaan pilkada serentak. Saat itu, Jokowi masih terlihat tenang.

Namun, raut wajah dan suaranya mendadak berubah ketika ditanya mengenai proses persidangan yang berjalan di MKD. (Baca: Jokowi: Tak Apa Saya Dibilang "Koppig", tetapi kalau Sudah Meminta Saham, Tak Bisa!)

"Saya tidak apa-apa dikatakan Presiden gila! Presiden sarap, Presiden koppig, tidak apa-apa. Tetapi, kalau sudah menyangkut wibawa, mencatut meminta saham 11 persen, itu yang saya tidak mau. Tidak bisa. Ini masalah kepatutan, kepantasan, moralitas. Itu masalah wibawa negara," ungkap Jokowi dengan nada tinggi.

Anggota MKD dari Fraksi Partai Nasdem, Akbar Faizal, sebelumnya mengaku menerima informasi bahwa Presiden dan Wapres bakal melaporkan Novanto ke Polri. Namun, ia tidak menyebut dari mana informasi itu diperoleh.