Kompas.com - 07/12/2015, 17:38 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat, Husni Kamil Manik, di Kantor KPU Pusat Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2015) KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Komisi Pemilihan Umum Pusat, Husni Kamil Manik, di Kantor KPU Pusat Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2015)
Penulis Jessi Carina
|
EditorFidel Ali
JAKARTA, KOMPAS.com - Meskipun berkomitmen untuk memublikasikan dokumen pilkada serentak tahun ini di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengatakan ada beberapa daerah yang akan terhambat proses publikasinya dibandingkan daerah lain.

Hal itu disebabkan kendala seperti jaringan internet di daerah-daerah itu.

"Ada beberapa daerah yang harus sabar jika ingin melihat dokumennya. Kendala seperti infrastruktur listrik dan jaringan internet penyebabnya," ujar Ketua KPU RI Husni Kamil Manik di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Senin (7/12/2015).

Beberapa daerah itu di antaranya adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Riau. Seharusnya, setelah penghitungan suara selesai dilakukan di masing-masing tingkatan seperti di TPS, kelurahan, dan kecamatan, data hasil penghitungan suara akan dikirim ke KPUD tingkat kabupaten atau kota.

Kemudian dokumen itu akan diidentifikasi dan diverifikasi. Selanjutnya, pihak KPUD kabupaten atau kota akan melakukan scan dan entry data dokumen penghitungan suara.

Kemudian, hasil scan akan dikirimkan melalui internet ke server pusat milik KPU RI. Setelah itu, barulah dokumen akan dipublikasikan melalui situs http://pilkada2015.kpu.go.id.

Namun, untuk wilayah yang disebutkan tadi, proses hanya berhenti di tahap scan dan entry data di tingkat kabupaten atau kota saja.

Selanjutnya, hasil scan dan entry data tidak dikirim ke server KPU RI melalui internet. Melainkan melalui kurir dan dikirim dengan media CD, DVD, atau USB.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Setelah semua dokumen diterima KPU RI, barulah akan dipublikasikan melalui situs http://pilkada2015.kpu.go.id.

"Jadi jangan terpaku pada daerah yang datanya kosong karena memang ada kendala," ujar Husni.

Husni menjanjikan dokumen justru bisa dipublikasikan secara cepat di daerah-daerah tertentu. Khususnya untuk kabupaten atau kota yang hanya memiliki TPS di bawah 500.

"Kemudian jarak antara TPS terjauh dengan kantor KPUD Kabupaten dan Kota bisa ditempuh kurang dari 2 jam. Juga fasilitas internet lancar, ditargetkan pada hari yang sama proses scaning bisa tuntas," ujar Husni.

Sebanyak 269 daerah di Indonesia akan menyelenggarakan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015. Pemerintah melalui Keputusan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2015 juga telah menyatakan bahwa tanggal 9 Desember 2015 merupakan hari libur nasional.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Nasional
 Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Nasional
Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Nasional
Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Nasional
Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Nasional
Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Nasional
Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Nasional
Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Nasional
Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Nasional
Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Nasional
KJRI Jeddah Imbau Umat Muslim Indonesia Tunda Rencana Umrah

KJRI Jeddah Imbau Umat Muslim Indonesia Tunda Rencana Umrah

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan Khawatir Kehabisan Stok Vaksin

Satgas Covid-19: Jangan Khawatir Kehabisan Stok Vaksin

Nasional
Dinkes Sumsel: BOR di RS Rujukan Covid-19 Capai 80 Persen, ICU Sudah Penuh

Dinkes Sumsel: BOR di RS Rujukan Covid-19 Capai 80 Persen, ICU Sudah Penuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X