Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MKD Diminta Berani Panggil Paksa Riza dan Setya Novanto jika Mangkir

Kompas.com - 05/12/2015, 16:58 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, mengapresiasi proses sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang dilaksanakan terbuka dan transparan.

Sidang etik dilakukan terkait kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh Ketua DPR RI Setya Novanto.

Sebastian berharap MKD bisa segera menghadirkan pengusaha minyak Riza Chalid yang pada persidangan Kamis (3/12/2015) lalu tidak hadir.

Jika mangkir hingga panggilan ketiga, menurut Sebastian, maka Riza dapat dipanggil paksa.

"Kita menunggu apakah DPR melaksanakan janji atau tidak untuk menghadirkan Riza Chalid. Karena dia saksi kunci dalam proses ini," kata Sebastian di Jakarta, Sabtu (5/12/2015).

MKD juga telah memutuskan untuk memeriksa Novanto selaku pihak teradu pada awal pekan depan.

Sebastian berharap, Novanto tak lagi mangkir seperti pada persidangan etik lalu terkait pertemuannya dengan Donald Trump.

Ia menambahkan, jika MKD berani memanggil paksa Riza karena mangkir pada panggilan ketiga, maka MKD juga harus memanggil paksa Novanto.

"Kita tunggu saja, apakah MKD memperlakukan hal yang sama pada Novanto atau tidak. Kalau (Riza) dipanggil paksa, pak Novanto juga harus dipanggil paksa. Ini untuk menunjukkan bahwa semua WNI sama dalam proses ini," ujar Sebastian.

Sebelumnya, Riza mangkir dari panggilan yang dilayangkan MKD. Jika sekali lagi tak hadir, MKD akan meminta bantuan polisi untuk memanggil paksa pengusaha minyak tersebut.

Riza dijadwalkan memberikan kesaksian pada sidang MKD Kamis lalu pukul 13.00 WIB siang bersama dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Keterangan Maroef dan Riza dibutuhkan MKD untuk mengonfirmasi mengenai pertemuan keduanya dengan Ketua DPR Setya Novanto, di kawasan Pacific Place, Jakarta, 8 Juni 2015.

Dalam pertemuan itulah, Setya Novanto dibantu Riza diduga meminta saham PT Freeport ke Maroef dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Nasional
Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

Nasional
Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Nasional
Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Nasional
Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Nasional
Soal 'Presidential Club', Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Soal "Presidential Club", Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Nasional
Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com