Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Acara Pemberantasan Korupsi, Wapres Singgung Pejabat yang Rugikan Negara

Kompas.com - 03/12/2015, 10:57 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) tahun 2015.

Dalam sambutannya, Kalla menyinggung tentang sidang di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) semalam menyangkut kasus pencatutan nama Presiden dan Wapres yang diduga dilakukan oleh Ketua MPR Setya Novanto.

"Semalam kita juga dipertontonkan dengan terbuka, suatu upaya sekelompok orang, pejabat, pengusaha untuk mencoba merugikan negara sangat besar. Memang tragis juga bangsa ini. Malam, kita terbuka mendengarkan upaya korupsi, pagi ini kita berusaha bagaimana itu dihentikan," kata Kalla di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/11/2015).

Ia mengatakan, pencegahan dan penghentikan tindakan yang merugikan keuangan negara dan kekayaan masyarakat, dalam hal ini korupsi, menjadi tanggung jawab bersama.

Kalla mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memberantas korupsi yang terjadi di Indonesia, termasuk aparat penegak hukum. Langkah-langkah evaluasi juga penting untuk perbaikan sistem.

"Bapak Presiden dan saya setelah mendengarkan semua itu (sidang MKD). Kita bertekad menyelesaikan apa pun yang terjadi di masyarakat. Kita tidak jalan mundur untuk memperbaiki negara," ujar Kalla.

Kalla hadir dalam acara itu untuk mewakili Presiden Joko Widodo. Hadir pula Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Ketua DPD Irman Gusman, dan Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Eddy Mulyadi Soepardi.

Turut hadir Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Dharmansyah Haddad, Jaksa Agung RI Muhammad Prasetyo, Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol Badrodin Haiti, serta Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki.

Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali yang dijadwalkan hadir diwakilkan oleh Hakim Agung Artidjo Alkotsar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com