Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengobati Krisis Nasionalisme

Kompas.com - 03/12/2015, 08:45 WIB
advertorial

Penulis


Konflik-konflik di tanah air yang marak terjadi dewasa ini erat kaitannya dengan rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme tidak lagi tumbuh subur di dalam diri masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Istilahnya, menurut Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta, "Kita sedang mengalami krisis nasionalisme."

Melihat kondisi ini, negara tidak dapat tinggal diam. Salah satu langkah yang dilakukan MPR RI untuk mengobati krisis nasionalisme ialah menanamkan kembali dasar atau ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara melalui sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Empat pilar tersebut ialah Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sosialisasi ini terus dilakukan dari awal tahun, hingga akhirnya sampai pada akhir tahun. Setahun perjalanan sosialisasi dievaluasi, Oesman Sapta menyatakan langkah ini berhasil. Evaluasi yang melibatkan Badan Sosialisasi MPR RI yang anggota berasal dari setiap partai yang tergabung dalam MPR ini diselenggarakan di Denpasar, Bali, Rabu (2/11/2015).

"Dulu Empat Pilar MPR RI banyak yang komplain. Kalau sekarang malah banyak yang ingat, minta kapan Empat Pilar disosialisasikan di sekolah, universitas, atau pesantren. Ini menandakan kepedulian dan tidak bisa di-stop," tutur Oesman.

Keberhasilan MPR dalam menyosialisasikan hal ini, menurut Oesman, tidak terlepas dari peran media online, cetak, maupun elektronik.

"Untuk memberikan sosialisasi pada masyarakat, anak-anak muda bangsa ini, harus melalui media online, media elektronik, cetak, dan radio sehingga message-nya sampai ke daerah-daerah," ujar Oesman.

Ia juga menambahkan, untuk bisa mencapai target utama, yakni anak muda, kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara kreatif. Artinya, sosialisasi harus dikomunikasikan dengan cara dan bahasa yang cocok dengan anak muda.

"Kalau seleranya mengikuti saya, tentu akan ketinggalan zaman. Jadi kita harus melibatkan generasi muda secara aktif," kata ia. (adv)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket Sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket Sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu Menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

KPK Geledah Rumah Adik SYL di Makassar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com