Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Rekaman Pembicaraan soal Saham Freeport yang Menyebut Luhut

Kompas.com - 02/12/2015, 20:14 WIB
Ihsanuddin, Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Kehormatan Dewan memutarkan rekaman percakapan yang diduga dilakukan Ketua DPR setya Novanto, pengusaha minyak Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Dalam rekaman yang diputar di sidang MKD hari ini, Rabu (2/12/2015), terdengar pembicaraan mengenai rencana divestasi saham Freeport.

Saat itu, Maroef menjelaskan bahwa Freeport sudah merencanakan divestasi saham sebesar 30 persen.

Ketika itu, Riza Chalid menyebut bahwa yang sudah jalan 9 persen. Adapun saham 9 persen yang dimaksud itu adalah saham 9,36 persen yang sudah dimiliki BUMN.

"Yang sudah jalan 9 persen dong," ucap Riza.

"9,3 persen dipegang BUMN," kata Maroef.

Pembicaraan itu pun kemudian mulai menyebut nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan.

Menurut Setya Novanto, Luhut sudah bicara dengan pimpinan PT Freeport, James Robert Moffett, atau yang dikenal dengan sebutan Jim Bob.

"Pak Luhut bicara dengan Jim Bob. Pak Luhut udah ada unek-unek Pak," ucap Setya Novanto dalam rekaman itu.

Saat itulah, Riza Chalid menyarankan pembagian saham secara adil agar Luhut tidak mengambil 20 persen saham, tetapi dibagi-bagi dengan Jusuf Kalla.

"Pak, kalau gua bakal ngomong ke Pak Luhut janganlah ambil 20 persen. Ambillah 11 persen, kasihlah Pak JK 9 persen. Harus adil, kalau enggak ribut," tutur Riza Chalid dalam rekaman itu.

Seperti apa pembicaraan tiga orang dalam rekaman itu mengenai saham Freeport, berikut petikannya.

"MR (Muhamad Riza): Bapak itu sudah jalan divestasi sudah berapa persen?

MS (Maroef Sjamsoeddin): 30 % yang sudah jalan. 

MR: Yang sudah jalan 9 persen dong.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com