Aburizal: Kadang Kala Hukum Bukan Panglima Tertinggi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie, menilai, kadang kala hukum tidak dianggap sebagai panglima tertinggi di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum pun hanya menjadi slogan belaka.

"Kadang kala hukum bukan panglima tertinggi, melainkan kekuasaan. Ini tidak bisa kita biarkan," kata Aburizal saat membuka diskusi RUU KUHP di DPP Golkar, Jakarta, Jumat (27/11/2015).

Diskusi ini dihadiri oleh Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin, Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, Kabareskrim Komjen Anang Iskandar, Jampidum Noor Rachmad, Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, Plt Komisioner KPK Indriyanto Seno Aji, Kepala Badan Pengembangan SDM Kemenkumham Harkristuti Harkrisnowo, dan Ketua KY Suparman Marzuki.

Aburizal mengimbau agar RUU KUHP nantinya dapat dilaksanakan untuk memastikan kesetaraan hukum berjalan dengan baik.

Hukum harus ditaati oleh pejabat tertinggi, mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, hingga masyarakat pada umumnya.

"Karena ada kalanya kalau tidak punya kekuasaan dan pengaruh, orang tidak mendapatkan hukum yang baik," ujarnya.

Aburizal pun mengaku sering menyampaikan kepada kader Golkar yang menjabat di eksekutif atau legislatif untuk taat kepada hukum. Hukum tidak boleh dikalahkan oleh kekuasaan ataupun opini publik.

"Bela yang benar sesuai UU," kata Aburizal.