Kompas.com - 24/11/2015, 19:39 WIB
Ketua DPR Setyo Novanto menjawab pertanyaan wartawan  seusai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (16/11/2015). Dalam pertemuan itu dibahas beberapa hal termasuk klarifikasi bahwa dirinya tidak pernah menggunakan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam negosiasi PT Freeport. KOMPAS/WISNU WIDIANTOROKetua DPR Setyo Novanto menjawab pertanyaan wartawan seusai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (16/11/2015). Dalam pertemuan itu dibahas beberapa hal termasuk klarifikasi bahwa dirinya tidak pernah menggunakan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam negosiasi PT Freeport.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto batal melaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said ke aparat kepolisian.

Rencana pelaporan Sudirman Said sempat diungkapkan kuasa hukum Novanto terkait dugaan pelanggaran perekaman percakapan Novanto bersama bos Freeport Indonesia. 

"Tidak, saya tidak akan melaporkan. Semua, saya tentu memaafkan yang sudah-sudah," kata Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2015).

Di dalam wawancara kemarin, Novanto mengaku heran ketika dirinya disalahkan pada kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden hingga membuat sejumlah anggota menggalang mosi tidak percaya kepadanya. (Baca: Setya Novanto: Saya Heran, Apa Salah Saya?)

Dia merasa yakin tidak bersalah saat menemui Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali itu pun merasa menjadi korban. 

Dengan adanya laporan ke Mahkamah Dewan, Novanto menganggap Sudirman telah berbuat khilaf. Namun, Novanto mengaku dapat memaklumi perbuatan Sudirman itu. (Baca: MKD Putuskan Lanjutkan Persidangan Kasus Setya Novanto)

"Pak Sudirman tentu mungkin ada hal-hal khilaf atau apa pun. Setelah ini selesai, tentu akan saya maafkanlah," kata Novanto.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Firman Wijaya, kuasa hukum Novanto sempat mempersoalkan perekaman percakapan Novanto dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Firman menyebutkan bahwa perekaman itu sama saja dengan penyadapan yang ilegal dan melanggar UU ITE.

Di dalam perkara ini, MKD memutuskan melanjutkan laporan kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden. (Baca: Sudirman Said: Kita Berharap MKD Dengarkan Suara Masyarakat)

MKD juga akan menggelar persidangan secara terbuka sehingga prosesnya bisa diketahui masyarakat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Dugaan 'Orang Dalam' Azis Syamsuddin di KPK yang Ramai-ramai Dibantah...

Soal Dugaan "Orang Dalam" Azis Syamsuddin di KPK yang Ramai-ramai Dibantah...

Nasional
Kasus Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Meningkat Lagi Jadi 1.237

Kasus Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Meningkat Lagi Jadi 1.237

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

Nasional
PKB Ingin Duetkan Cak Imin dan Prabowo, Gerindra Tak Tutup Pintu

PKB Ingin Duetkan Cak Imin dan Prabowo, Gerindra Tak Tutup Pintu

Nasional
PKB Nilai Aturan Wajib PCR Bagi Penumpang Pesawat Hambat Industri Penerbangan

PKB Nilai Aturan Wajib PCR Bagi Penumpang Pesawat Hambat Industri Penerbangan

Nasional
Jokowi Revisi Susunan Panitia G20, Luhut dan Mahfud Tukar Jabatan

Jokowi Revisi Susunan Panitia G20, Luhut dan Mahfud Tukar Jabatan

Nasional
7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, BEM SI Gelar Aksi 'Geruduk Istana Oligarki'

7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, BEM SI Gelar Aksi "Geruduk Istana Oligarki"

Nasional
Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf: Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Tengah Pandemi

Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf: Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara di Tengah Pandemi

Nasional
Luhut dan Haris Azhar Akan Dimediasi Hari Ini

Luhut dan Haris Azhar Akan Dimediasi Hari Ini

Nasional
Indonesia Terima 1,4 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca yang Dihibahkan Australia dan Jepang

Indonesia Terima 1,4 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca yang Dihibahkan Australia dan Jepang

Nasional
Komika McDanny Minta Maaf ke Rizieq Shihab, Pengacara Ungkap Hasil Pertemuan

Komika McDanny Minta Maaf ke Rizieq Shihab, Pengacara Ungkap Hasil Pertemuan

Nasional
Perjalanan Kasus Rachel Vennya hingga Diperiksa Polda Metro Jaya...

Perjalanan Kasus Rachel Vennya hingga Diperiksa Polda Metro Jaya...

Nasional
PCR Jadi Syarat Naik Pesawat, Maskapai Akan Diizinkan Tambah Kapasitas hingga 100 Persen

PCR Jadi Syarat Naik Pesawat, Maskapai Akan Diizinkan Tambah Kapasitas hingga 100 Persen

Nasional
Percepat Vaksinasi Covid-19, Panglima TNI Kerahkan 122 Nakes ke Kabupaten Tangerang

Percepat Vaksinasi Covid-19, Panglima TNI Kerahkan 122 Nakes ke Kabupaten Tangerang

Nasional
Selain Alex Noerdin-Dodi Reza, Ini Deretan Ayah dan Anak yang Terjerat Korupsi

Selain Alex Noerdin-Dodi Reza, Ini Deretan Ayah dan Anak yang Terjerat Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.