Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penunjukan Menteri Penghubung untuk Lancarkan Investasi Luar Negeri

Kompas.com - 24/11/2015, 17:33 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan bahwa penunjukan menteri penghubung untuk negara-negara investor bertujuan melancarkan kerja sama dan investasi dari luar negeri ke Indonesia.

"Ini untuk menyelesaikan debottlenecking (hambatan). Makanya, Presiden meminta ada satu menteri yang bertangung jawab agar investasi itu bisa berjalan," kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/11/2015).

Retno mengatakan, kerja sama dan investasi dari luar negeri selama ini kerap mengalami hambatan koordinasi, birokrasi, dan perizinan.

Penunjukan menteri penghubung diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Lancarnya investasi dari luar negeri diangpap akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Bentuk tim kuat, kuncinya koordinasi," ujar Retno.

Presiden Jokowi telah menunjuk sejumlah menteri untuk fokus menangani kerja sama dengan luar negeri.

Pembagian tanggung jawab dilakukan untuk mempercapat penentuan solusi saat ada kendala dan menghindari tumpang tindih penanganannya.

(Baca Jokowi Tunjuk Sejumlah Menteri untuk Tangani Kerja Sama dengan Luar Negeri)

Berikut penunjukan menteri sebagai penghubung luar negeri.

- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said ditunjuk menjadi menteri penghubung dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah

- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil untuk jadi penghubung dengan Jepang

- Menteri BUMN Rini M Soemarno jadi menteri penghubung dengan China.

- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ditunjuk jadi penghubung dengan Amerika Serikat dan negara lain di Benua Amerika. Susi akan berbagi tugas dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

- Menteri Perdagangan Thomas Lembong menjadi menjembatani hubungan dengan negara-negara di kawasan Eropa

- Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menjadi penghubung dengan India

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com