Jika Usut Setya Novanto, KPK Ingin Tak Ada yang Bebas di Pengadilan

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiqurahman Ruki menegaskan, hingga saat ini KPK belum akan mengusut dugaan Ketua DPR Setya Novanto yang meminta saham dari PT Freeport Indonesia.

Menurut dia, perlu kajian lebih mendalam mengenai proses pertemuan Novanto dengan Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin serta deal apa yang dijanjikan.

"Pecuma juga kita tangani ribut-ribut, diajukan ke pengadilan, bebas. Kalau KPK masuk, begitu dipegang, saya tidak mau bebas," kata Ruki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2015).

Ruki mengatakan, jika benar, langkah Novanto yang meminta saham ke PT Freeport Indonesia adalah sebuah tindakan yang koruptif.

(Baca: KPK Nilai Setya Novanto Berperilaku Koruptif jika Benar Minta Saham Freeport)

Namun, dalam ilmu hukum pidana, tindak pidana yang dilakukan Novanto belum sempurna karena belum jelas jumlah kerugian negaranya.

"Saya belum bisa berandai-andai karena kerugian negaranya di mana?" ucap Ruki.

Ruki pun mendorong agar kasus ini ditangani lebih dulu oleh kepolisian. Sebab, kepolisian bisa menangani hal yang lebih luas.

Setelah ditemukan dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus ini, maka Polri dan KPK bisa berkoordinasi.

"Silakan kalau polisi mampu tangani tindak pidana korupsi, silakan tangani karena polisi pun mempunyai kewenangan. Tapi kalau polisi tidak mampu, kami siap," ujar dia.

Menteri ESDM Sudirman Said sebelumnya melaporkan Setya Novanto ke MKD atas dugaan meminta saham dari PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dalam laporannya ke MKD, Sudirman menyebut Novanto bersama seorang pengusaha menemui bos PT Freeport sebanyak tiga kali.

Pada pertemuan ketiga, menurut Sudirman, Novanto meminta saham 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport.

Sudirman mengaku mendapat informasi itu dari pimpinan Freeport.

Meski mengakui beberapa kali bertemu petinggi Freeport, Novanto membantah tuduhan dirinya mencatut nama Presiden dan Wapres.

(Lihat videonya di tautan ini: Setya Novanto Bantah Catut Nama Presiden)

Ia mengatakan, Presiden dan Wapres adalah simbol negara yang harus dihormati dan dilindungi.

Belakangan, Novanto tak menyangkal ada pembicaraan mengenai bagian saham saat dia dan pengusaha minyak Reza Chalid menemui Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Pada transkrip percakapan yang diterima Kompas.com dari pihak internal DPR, Reza-lah yang menyatakan berniat memberi 9 persen untuk JK.

(Baca: Setya Novanto: Saham untuk Negara, Bukan untuk Pak JK)

"Bukan maksudnya dia itu ke Jusuf Kalla, maksudnya ke negara itu," kata Novanto saat ditemui di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (18/11/2015) malam.

Novanto mengatakan, saham yang dibicarakan berbentuk divestasi. Divestasi tersebut akan disalurkan ke badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.