Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Langkah Setya Novanto Lobi Jepang soal Alutsista Dianggap Aneh

Kompas.com - 18/11/2015, 09:41 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menilai aneh jika ada anggota DPR ikut dalam lobi pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Penilaian tersebut disampaikan TB Hasanuddin dalam menanggapi pemberitaan media Jepang, yang menyebut bahwa Ketua DPR Setya Novanto melobi Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe terkait pembelian pesawat amfibi.

"Menjadi aneh bila ada anggota DPR terlibat dalam proses menegosiasi pembelian alutsista karena tidak sesuai tupoksinya dan tak memiliki kompetensi dalam urusan alutsista," kata Hasanuddin, Selasa (17/11/2015).

Hasanuddin mengaku tidak memiliki informasi yang lengkap soal kepastian mengenai lobi yang disampaikan Novanto itu. Namun, ia mengatakan, pembelian alutsista sudah memiliki prosedur baku.

"Biasanya spesifikasi teknis mengenai alutsista yang akan dibeli diajukan dari angkatan masing-masing ke pihak Mabes TNI, dan selanjutnya diajukan ke Kementerian Pertahanan. Berdasarkan spesifikasi teknis itu, kajian dilakukan untuk melihat produk mana yang memenuhi persyaratan dan kemudian diputuskan jenis, kualitas, dan mereknya, selanjutnya dimasukkan ke dalam RAPBN. Setelah proses anggaran di DPR selesai, dibahas dan disetujui menjadi APBN, selanjutnya diteruskan dengan proses pembelian atau pengadaan," papar Hasanuddin.

Politisi PDI-P ini menegaskan bahwa sejauh ini belum pernah ada pembahasan dari Kementerian Pertahanan untuk membeli pesawat jenis amfibi dari Jepang. Menurut dia, kebutuhan untuk itu memang belum ada.

"Pengadaan pesawat amfibi tidak menjadi prioritas dalam minimum essential force (MEF)," kata dia.

Setya Novanto bersama sejumlah delegasi DPR menemui Shinzo Abe dalam kunjungan kerja ke Jepang, Kamis (12/11/2015) lalu. Dalam pertemuan tertutup itu, Novanto memang mengaku membicarakan pembelian alutsista, termasuk pesawat amfibi US-2.

Menurut Novanto, pembahasan tersebut bukanlah membuat suatu kesepakatan baru. Dia hanya menindaklanjuti nota kesepahaman yang sudah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Jepang, saat Presiden Joko Widodo bertemu Shinzo Abe, Maret lalu.

"Dalam pertemuan itu, kami ingin menekankan lagi agar MoU dalam bidang pertahanan itu berjalan," kata Novanto kepada Kompas.com, Jumat (13/11/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com