Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua MKD: Saya Enggak Sebut SN atau Siapa Pun

Kompas.com - 16/11/2015, 17:18 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) masih menutup rapat identitas "politisi kuat" yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said.

Politisi yang disebut sebagai anggota DPR itu diduga mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden kepada PT Freeport Indonesia.

Dijumpai seusai rapat pleno, Wakil Ketua MKD Junimart Girsang terus menghindari pertanyaan wartawan terkait identitas politisi itu.

Namun, Junimart justru tersenyum ketika awak media bertanya apakah inisial anggota Dewan itu adalah SN. 

"Saya enggak sebut SN atau siapa pun. Silakan tanya Sudirman Said saja. Saya tidak dalam kapasitas untuk menjawabnya," kata Junimart di Kompleks Parlemen, Senin (16/11/2015).

Dalam rapat pleno yang dilangsungkan antara pukul 14.00 WIB hingga 16.00 WIB, MKD belum bisa mengambil sikap apa pun atas laporan Sudirman.

Sebab, MKD masih menunggu hasil verifikasi yang dilakukan tim ahli atas bukti yang disampaikan.

Selain itu, MKD juga masih menunggu rekaman asli atas tiga halaman transkrip rekaman percakapan antara politisi kuat dan pengusaha itu dengan pimpinan PT Freeport Indonesia pada Juni 2015 lalu.

"Kita harap besok atau lusa bisa menyerahkan rekaman supaya tenaga ahli bisa memverifikasi. Kita tidak bisa bersikap berdasarkan hasil verifikasi," kata dia.

Tanggapan Ketua DPR

Ketua DPR Setya Novanto sebelumnya mengatakan, dia tidak pernah mencatut nama Presiden dan Wapres kepada Freeport.

(Baca: Ketua DPR: Saya Tak Pernah Mencatut Nama Presiden)

"Selaku pimpinan DPR tidak pernah membawa nama Presiden dan mencatut nama Presiden," kata Novanto di Kompleks Parlemen, Senin.

Hal itu disampaikan Novanto saat ditanya wartawan mengenai laporan Sudirman ke MKD. Sudirman melaporkan seorang anggota DPR yang menggunakan nama Presiden dan Wapres untuk meminta saham kepada Freeport.

Padahal, sebelumnya, awak media tak bertanya secara spesifik apakah Novanto merupakan anggota DPR yang dimaksud.

Ia mengaku tak ingat saat ditanya apakah pernah bertemu dengan pimpinan PT Freeport.

"Kalau bertemu biasa, pejabat negara kan banyak datang ke kantor kami. Pertemuan itu banyak sekali, saya tidak ingat," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Diminta Segera Tentukan Sikap terhadap Pemerintahan Prabowo Lewat Mukernas

PPP Diminta Segera Tentukan Sikap terhadap Pemerintahan Prabowo Lewat Mukernas

Nasional
PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

Nasional
Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Nasional
“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

Nasional
Perang Terhadap Judi 'Online', Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Perang Terhadap Judi "Online", Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Nasional
Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Nasional
Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Nasional
Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com