Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aksi Demonstrasi Sempat Ganggu Upacara Kenegaraan di Istana Merdeka

Kompas.com - 13/11/2015, 15:26 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Upacara kenegaraan penyerahan surat-surat kepercayaan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di Istana Merdeka, Jakarta, sempat terganggu oleh aksi demonstran yang melintas di depan Istana, Jumat (13/11/2015).

Meski demikian, upacara tetap berlangsung sesuai jadwal.

Para demonstran yang melintas menggunakan beberapa bus metromini dengan pengeras suara.

Lagu Iwan Fals yang berjudul "Manusia Setengah Dewa" terdengar jelas dari iring-iringan demonstran sampai ke lokasi upacara di depan Istana Merdeka.

Seorang orator juga berteriak melalui pengeras suara meminta pemerintah menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Beberapa demonstran lainnya tampak mengibarkan bendera berukuran sedang berwarna oranye.

Saat demonstran melintas, lagu kebangsaan Korea Utara tengah disiapkan untuk dikumandangkan.

Dalam upacara ini, ada delapan negara yang menyerahkan surat untuk Presiden Joko Widodo dan lagu kebangsaan setiap negara dikumandangkan secara bergantian.

Pasukan Pengamanan Presiden kemudian berkoordinasi dengan aparat kepolisian agar demonstrasi dihentikan sementara selama upacara berlangsung.

Para demonstran diarahkan ke depan pintu gerbang Monas dan menghentikan orasinya sampai upacara kenegaraan selesai.

Setelah semua lagu kebangsaan dikumandangkan, para duta besar kemudian masuk ke dalam Istana Merdeka untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan duta besar kepada Presiden Jokowi.

Selama upacara berlangsung, Presiden Jokowi berada di dalam Istana Merdeka.

Adapun delapan duta besar itu yaitu Abdihakim Al Yasin, Duta Besar LBBP Republik Somalia untuk RI; dan An Kwang II, Duta Besar LBBP Demokratik Rakyat Korea Utara untuk RI.

Ada juga Hoang Anh Tuan Duta Besar LBBP dari Republik Sosialis Vietnam untuk RI; dan Ivan Hotek, Duta Besar LBBP Republik Ceko untuk RI.

Kemudian, Phavanh Nuanthasing Duta Besar LBBP dari Republik Rakyat Laos untuk RI; dan George A Dogoritis, Duta Besar LBBP Yunani untuk RI.

Selain itu, Robert Lauer Dubes LBBP Keharyapatihan Luksemburg untuk RI berkedudukan di Bangkok; dan Vincent Guerend, Dubes LBBP Uni Eropa untuk RI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com