Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Pulangkan 450 TKI dari Arab Saudi

Kompas.com - 11/11/2015, 13:40 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah akan memulangkan sebanyak 450 tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi.

Pemulangan ini merupakan bagian dari percepatan pemulangan TKI bermasalah di luar negeri.

"Program pemulangan WNI overstayer dan TKI undocumented 2015 telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Desember 2014. Pelaksanaannya dipercepat sejak awal September 2015," ujar Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhammad Iqbal melalui keterangan tertulis, Rabu (11/11/2015).

Sesuai jadwal, para TKI akan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu siang ini. Pemulangan akan dibagi dalam dua kelompok terbang.

Sebanyak 320 orang akan menggunakan pesawat khusus AirAsia Extra dengan nomor penerbangan XT 2994 ETA. Kemudian, 130 orang lainnya menggunakan pesawat Emirates EK 356 ETA.

Kedatangan para TKI akan diterima para pejabat dari kementerian dan lembaga terkait yang kemudian akan menyampaikan arahan edukatif.

Tujuannya agar mereka tidak mengulangi pelanggaran keimigrasian yang sebelumnya dilakukan.

Semua TKI akan diserahterimakan oleh Kementerian Luar Negeri RI kepada BNP2TKI untuk kemudian didata dan diberi fasilitas pemulangan hingga ke daerah asal.

Selain itu, para TKI akan diikutsertakan dalam program pemberdayaan berupa pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh BNP2TKI.

Selama periode Januari hingga Oktober 2015, Kemlu bersama perwakilan RI di luar negeri telah berhasil memfasilitasi pemulangan TKI sebanyak 87.785 orang dari 26 negara.

Angka itu melampaui target pemulangan tahun 2015 yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, sebanyak 50.000 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com