MUI Desak Peraturan Pendirian Rumah Ibadah Dijadikan Undang-undang

Kompas.com - 11/11/2015, 04:11 WIB
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin, saat ditemui usai pembukaan rakornas MUI di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (10/11/2015) KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Umum Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin, saat ditemui usai pembukaan rakornas MUI di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (10/11/2015)
|
EditorErvan Hardoko

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma'ruf Amin menegaskan, pihaknya mendukung usulan peraturan pendirian rumah ibadah menjadi undang-undang.

Ma'ruf melihat, saat ini kerukunan antar umat beragama di tanah air semakin mengkhawatirkan.

Apalagi, sejumlah pihak meminta agar Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam negeri (PBM) mengatur tentang aturan pendirian rumah ibadah untuk dicabut.

"Kok dicabut. Ini harus jadi undang-undang. MUI mendukung upaya untuk menguatkan PBM ini menjadi undang-undang," kata Ma'ruf usai membuka acara rakernas MUI di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (10/11/2015).

Ia menambahkan, dorongan tersebut juga didasarkan agar pihak-pihak yang melanggar dalam konteks pendirian rumah ibadah dapat diberikan sanksi.

"Kita minta anggota DPR menjadikan ini sebagai undang-undang. Supaya yang melanggar bisa diberikan sanksi," ujar Ma'ruf.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, pemerintah akan bersikap terbuka dalam menerima masukan terkait peraturan tersebut, termasuk menjadikan peraturan tersebut sebagai undang-undang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vaksinasi Covid-19 Guru dan Dosen Demi Wujudkan Sekolah Tatap Muka Juli 2021

Vaksinasi Covid-19 Guru dan Dosen Demi Wujudkan Sekolah Tatap Muka Juli 2021

Nasional
Tim Kajian UU ITE Mulai Tampung Masukan Berbagai Pihak, dari Pelapor hingga Korban

Tim Kajian UU ITE Mulai Tampung Masukan Berbagai Pihak, dari Pelapor hingga Korban

Nasional
Jokowi Dijadwalkan Tinjau Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan Hari Ini

Jokowi Dijadwalkan Tinjau Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan Hari Ini

Nasional
Bertemu Menlu Myanmar, Menlu Retno Sampaikan Hal Ini...

Bertemu Menlu Myanmar, Menlu Retno Sampaikan Hal Ini...

Nasional
1.306.141 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Risiko Penularan dari Pelaku Perjalanan Internasional

1.306.141 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Risiko Penularan dari Pelaku Perjalanan Internasional

Nasional
Saat Kemenkes dan Perhimpunan RS Bantah Temuan KPK Soal Adanya Dugaan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan

Saat Kemenkes dan Perhimpunan RS Bantah Temuan KPK Soal Adanya Dugaan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
SBY Mengaku Kerap Sulit Mendapat Keadilan

SBY Mengaku Kerap Sulit Mendapat Keadilan

Nasional
SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

Nasional
Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Nasional
Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Nasional
KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Nasional
Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Nasional
SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

Nasional
Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X