MUI Desak Peraturan Pendirian Rumah Ibadah Dijadikan Undang-undang

Kompas.com - 11/11/2015, 04:11 WIB
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin, saat ditemui usai pembukaan rakornas MUI di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (10/11/2015) KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Umum Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin, saat ditemui usai pembukaan rakornas MUI di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (10/11/2015)
|
EditorErvan Hardoko

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma'ruf Amin menegaskan, pihaknya mendukung usulan peraturan pendirian rumah ibadah menjadi undang-undang.

Ma'ruf melihat, saat ini kerukunan antar umat beragama di tanah air semakin mengkhawatirkan.

Apalagi, sejumlah pihak meminta agar Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam negeri (PBM) mengatur tentang aturan pendirian rumah ibadah untuk dicabut.

"Kok dicabut. Ini harus jadi undang-undang. MUI mendukung upaya untuk menguatkan PBM ini menjadi undang-undang," kata Ma'ruf usai membuka acara rakernas MUI di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (10/11/2015).

Ia menambahkan, dorongan tersebut juga didasarkan agar pihak-pihak yang melanggar dalam konteks pendirian rumah ibadah dapat diberikan sanksi.

"Kita minta anggota DPR menjadikan ini sebagai undang-undang. Supaya yang melanggar bisa diberikan sanksi," ujar Ma'ruf.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, pemerintah akan bersikap terbuka dalam menerima masukan terkait peraturan tersebut, termasuk menjadikan peraturan tersebut sebagai undang-undang.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenristek Kembangkan Alat untuk Permudah 'Contact Tracing' Covid-19

Kemenristek Kembangkan Alat untuk Permudah "Contact Tracing" Covid-19

Nasional
Kemenparekraf Anggarkan Hibah Rp 3,8 Triliun untuk Genjot Pariwisata Daerah

Kemenparekraf Anggarkan Hibah Rp 3,8 Triliun untuk Genjot Pariwisata Daerah

Nasional
Jaksa Sebut Pinangki “Potong” Uang Jatah Anita Kolopaking dari Djoko Tjandra

Jaksa Sebut Pinangki “Potong” Uang Jatah Anita Kolopaking dari Djoko Tjandra

Nasional
Bersaksi di Sidang MK, Novel Baswedan Sebut KPK Tak Berdaya Setelah UU Direvisi

Bersaksi di Sidang MK, Novel Baswedan Sebut KPK Tak Berdaya Setelah UU Direvisi

Nasional
Ini 10 Poin dalam Action Plan Jaksa Pinangki, Ada Nama Pejabat Kejagung dan MA

Ini 10 Poin dalam Action Plan Jaksa Pinangki, Ada Nama Pejabat Kejagung dan MA

Nasional
Ibadah Umrah di Saudi akan Dibuka, Tak Semua Jemaah Negara Bisa Masuk

Ibadah Umrah di Saudi akan Dibuka, Tak Semua Jemaah Negara Bisa Masuk

Nasional
ICW Sebut Sejumlah Hal Belum Terungkap dalam Kasus Pinangki

ICW Sebut Sejumlah Hal Belum Terungkap dalam Kasus Pinangki

Nasional
Jokowi Perintahkan Food Estate Dikelola secara Modern

Jokowi Perintahkan Food Estate Dikelola secara Modern

Nasional
Proyek 'Food Estate', Jokowi Tugaskan Prabowo Urus Lumbung Pangan Singkong

Proyek "Food Estate", Jokowi Tugaskan Prabowo Urus Lumbung Pangan Singkong

Nasional
Puan Maharani: Revolusi Mental Belum Selesai...

Puan Maharani: Revolusi Mental Belum Selesai...

Nasional
Jadi Korban Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bripka Tukim Segera Jalani Operasi

Jadi Korban Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bripka Tukim Segera Jalani Operasi

Nasional
Kemenristek Uji Klinis Plasma Konvalesen, Tingkat Keberhasilan 70 Persen

Kemenristek Uji Klinis Plasma Konvalesen, Tingkat Keberhasilan 70 Persen

Nasional
Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra hingga Pemufakatan Jahat

Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra hingga Pemufakatan Jahat

Nasional
Pemerintah Diminta Perkuat Aturan Perbesaran Gambar Peringatan Bahaya pada Kemasan Rokok

Pemerintah Diminta Perkuat Aturan Perbesaran Gambar Peringatan Bahaya pada Kemasan Rokok

Nasional
KPU Targetkan Revisi PKPU Pilkada Selesai Paling Lambat Kamis Besok

KPU Targetkan Revisi PKPU Pilkada Selesai Paling Lambat Kamis Besok

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X