Kompas.com - 10/11/2015, 17:00 WIB
EditorLaksono Hari Wiwoho

Oleh: Azyumardi Azra

JAKARTA, KOMPAS - Keputusan pemerintah untuk membangun kereta api cepat (medium, bukan supercepat seperti Shinkansen atau TGV) Jakarta-Bandung lewat kerja sama dengan Tiongkok menjadi pertanyaan banyak ahli ekonomi dan masyarakat.

Ekonom senior terkemuka sekelas Emil Salim menyatakan, pembangunan jalur kereta cepat itu tidak ada urgensinya.

Proyek itu hanya akan mengalirkan devisa ke luar negeri dan—lebih buruk lagi—memperbesar kepincangan sosial (Kompas, 9/11/2015).

Kalangan ekonom lain menyatakan, proyek itu bukan investasi murni Tiongkok.

Negara itu hanya memberi semacam talangan karena kemudian harus dibayar konsorsium empat BUMN yang dananya berasal dari rakyat.

Kenyataan ini bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa proyek itu tidak boleh menggunakan anggaran negara alias dana rakyat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Orang yang sering bolak-balik ke kedua kota juga melihat proyek ini tidak bakal mendatangkan banyak manfaat karena warga umumnya cenderung tetap lebih memilih Jalan Tol Cipularang atau kereta api Argo Parahyangan.

Pilihan ini masing-masing jauh lebih murah. Argo Parahyangan bertarif Rp 75.000-Rp 120.000, sedangkan harga tiket travel sekitar Rp 120.000.

Proyeksi ongkos kereta cepat medium hampir dua kali lipat, sekitar Rp 225.000.

Karena itu, menjadi tanda tanya besar apakah cukup banyak penumpang tertarik menaiki kereta api cepat medium Jakarta-Bandung yang direncanakan mulai beroperasi pada kuartal I-2019. Jika terjadi, proyek itu merupakan pemborosan belaka.

Proyek ini tidak konsisten dengan butir ketiga Nawacita yang selalu didengungkan Presiden Jokowi tentang membangun dari pinggiran.

Memang untuk tahun 2016 anggaran transfer ke daerah dan dana desa meningkat signifikan menjadi Rp 782,2 triliun (dari Rp 664,4 triliun pada 2015).

Namun, walau ada peningkatan anggaran untuk daerah dan desa, proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung memperlihatkan inkonsistensi kebijakan pemerintah Jokowi-Kalla.

Sebenarnya, tanpa perlu penelitian dan kajian mendalam, infrastruktur dan sarana transportasi antara kedua kota itu sudah sangat memadai.

Justru lebih mendesak adalah pembangunan infrastruktur jalan dan kereta api di luar Jawa.

Dengan infrastruktur cukup baik—meski terbatas seperti jalan raya—menjadi mungkin, misalnya, membawa warga terasing, seperti Suku Anak Dalam di Jambi yang belum lama ini dikunjungi Presiden, ke kebudayaan lebih tinggi dan peradaban.

Pasti masih banyak suku terasing semacam Suku Anak Dalam atau suku Kubu lain di banyak wilayah.

Bahkan, banyak warga bukan suku terasing yang tidak atau belum menikmati pembangunan karena infrastruktur jalan tak memadai sehingga sulit dilayani alat transportasi apa pun.

Mempertimbangkan berbagai poin itu, sudah saatnya perlu refleksi lebih jauh tentang makna pembangunan—termasuk dalam hal sarana transportasi, seperti kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Kasus ini secara jelas memperlihatkan bukan hanya inkonsistensi dalam kebijakan dan praksis pembangunan, melainkan juga dalam kaitan dengan peningkatan kebudayaan dan peradaban.

Sejak pembangunan masa Orde Baru sampai era Presiden Jokowi, banyak kritik dikemukakan ahli.

Boleh jadi setiap masa kepresidenan ada kerangka dasar kebijakan pembangunan, tetapi realisasi dan praksisnya lebih sering didasarkan pada pertimbangan politis dan pragmatis.

Karena itu, pembangunan sering disebut kalangan akademisi dan budayawan sebagai tidak memiliki strategi kebudayaan yang jelas dan konsisten—atau bahkan strategi peradaban untuk memajukan seluruh bangsa Indonesia.

Hasilnya, pembangunan bukan hanya kian menciptakan disparitas ekonomi, tetapi juga kesenjangan sosial-budaya dan peradaban di antara suku-suku dan warga.

Dengan demikian, pembangunan belum berhasil melakukan transformasi ekonomi dan transformasi sosial menyeluruh seperti dianjurkan Sri-Edi Swasono.

Menurut Guru Besar UI ini, UUD 1945 tegas menggariskan kebijakan nasional untuk melakukan transformasi dalam kedua bidang kehidupan ini dalam rangka membangun peradaban Indonesia yang berharkat dan bermartabat tinggi (Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi, Keberdaulatan dan Kemandirian, 2015).

Sejauh ini, pembangunan dalam batas tertentu memang telah menghasilkan transformasi ekonomi.

Namun, arahnya belum sesuai dengan pesan UUD 1945 yang menekankan ekonomi kebersamaan dan ekonomi kerakyatan.

Sebaliknya, ekonomi Indonesia, aset dan sumber daya alam Indonesia kian terjerumus ke dalam penguasaan kapitalisme, pasar bebas, dan neoliberalisme global—semakin menjauh dari kedaulatan dan kemandirian ekonomi bangsa.

Gejala sama terlihat dalam transformasi sosial. Pertumbuhan ekonomi memang telah memunculkan kelas menengah dalam jumlah signifikan.

Namun, saat yang sama terjadi pula penguatan gaya hidup konsumeristis dan hedonistis berbarengan dengan merosotnya budaya kewargaan (civic culture) dan keadaban publik (public civility).

Kecenderungan ini terlihat jelas dari kian padatnya kendaraan di jalan raya. Namun, kepatuhan pada ketentuan hukum dan ketertiban kian turun hampir ke tingkat nadir.

Walhasil, jika Indonesia sebagai negara besar ingin membangun peradaban lebih baik, mulai dari sekarang perlu mengoreksi konsep, strategi, arah, dan praksis pembangunan.

Azyumardi Azra
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta; Anggota Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 10 November 2015, di halaman 15 dengan judul "Pembangunan dan Peradaban".

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebaran 15.090 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 22 Oktober 2021

Sebaran 15.090 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 22 Oktober 2021

Nasional
Jokowi Dijadwalkan Hadiri Penutupan KTT G20 di Roma Akhir Oktober

Jokowi Dijadwalkan Hadiri Penutupan KTT G20 di Roma Akhir Oktober

Nasional
Partai Ummat Kritik Keputusan Jokowi Berikan Jabatan Tambahan ke Luhut

Partai Ummat Kritik Keputusan Jokowi Berikan Jabatan Tambahan ke Luhut

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 31,84 Persen

UPDATE 22 Oktober: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 31,84 Persen

Nasional
Bareskrim Tangkap Pendana Pinjol Ilegal yang Sebabkan IRT di Wonogiri Gantung Diri

Bareskrim Tangkap Pendana Pinjol Ilegal yang Sebabkan IRT di Wonogiri Gantung Diri

Nasional
Pasca Penerbangan Internasional Dibuka, Menparekraf Pastikan Bali dan Kepulauan Riau Kondusif

Pasca Penerbangan Internasional Dibuka, Menparekraf Pastikan Bali dan Kepulauan Riau Kondusif

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Bertambah 33 Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.153

UPDATE 22 Oktober: Bertambah 33 Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.153

Nasional
UPDATE 22 Oktober: 6.556 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 22 Oktober: 6.556 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
Profil Paulus Waterpauw, Jenderal Bintang Tiga Polri yang Jabat Deputi BNPP Kemendagri

Profil Paulus Waterpauw, Jenderal Bintang Tiga Polri yang Jabat Deputi BNPP Kemendagri

Nasional
UPDATE: 15.090 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 15.090 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 22 Oktober: 4.080.351 Kasus Covid-19 Sembuh di Indonesia

UPDATE 22 Oktober: 4.080.351 Kasus Covid-19 Sembuh di Indonesia

Nasional
UPDATE: 250.740 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,35 Persen

UPDATE: 250.740 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,35 Persen

Nasional
Polemik PCR Jadi Syarat Penerbangan, Puan: Masyarakat Anggap Ini Nodai Prinsip Keadilan

Polemik PCR Jadi Syarat Penerbangan, Puan: Masyarakat Anggap Ini Nodai Prinsip Keadilan

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.238.594, Bertambah 760

UPDATE 22 Oktober: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.238.594, Bertambah 760

Nasional
Wapres: Indonesia Tidak Bisa Jadi Pusat Halal Dunia jika Hanya Fokus Keuangan Syariah

Wapres: Indonesia Tidak Bisa Jadi Pusat Halal Dunia jika Hanya Fokus Keuangan Syariah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.