Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konflik Partai Golkar Diharapkan Selesai Melalui Munas

Kompas.com - 08/11/2015, 17:33 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Dave Laksono mengatakan, musyawarah nasional diharapkan dapat menjadi kunci penyelesaian konflik di internal Partai Golkar.

Dua ketua Umum Partai Golkar yang sebelumnya berkonflik, Agung Laksono dan Aburizal Bakrie, diharapkan dapat duduk bersama merumuskan pelaksanaan munas tersebut.

"Ini (konflik) sudah mendalam dan menyedihkan. Partai lain sudah bikin sekolah partai, jaring kader, tapi Golkar masih di sini saja," kata Dave Laksono di Kantor DPP Partai Golkar, Minggu (8/11/2015).

Menurut Dave, munas jauh lebih efektif daripada dua belah pihak sibuk saling klaim kepengurusan mereka paling sah.

Dalam munas tersebut, ia menambahkan, Agung dan Aburizal dapat mencalonkan kembali. Bahkan, jika perlu, tokoh senior Partai Golkar lainnya, seperti Jusuf Kalla maupun Akbar Tanjung, juga dapat mencalonkan diri.

Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Ace Hasan Syazdily mengatakan, pembicaraan terkait munas tak bisa ditunda-tunda. Sebab, jika kedua kubu saling menunggu proses hukum yang berjalan, maka rekonsiliasi akan berjalan lambat.

Untuk itu, ia meminta, agar kedua belah pihak dapat meredam ego masing-masing.

"Yang bisa mengembalikan mekanisme partai ini tentu hanya dengan munas. Jangan hanya mementingkan kepentingan elit," kata Ace.

Selain itu, ia menambahkan, penyelenggaraan munas memiliki dua dasar hukum, yaitu putusan Mahkamah Partai Golkar (MPG) dan putusan Munas Riau 2009 lalu.

Dalam putusan MPG diharapkan penyelenggaraan munas dapat dilangsungkan sebelum Oktober 2016. Sementara, amanah Munas Riau menyatakan munas harus diselenggarakan pada tahun ini.

Ketua Tim Penyelamat Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, penyelesaian konflik internal Golkar tak cukup hanya melalui rekonsiliasi atau islah, melainkan munas.

Namun, untuk melaksanakannya tidak lah mudah. Sebab, penyelenggaraan munas itu membutuhkan proses yang panjang.

"Bicara masalah izin, masalah daftar ke siapa, jadi bukan asal ngomong. Sekarang bagaimana kita tinggal duduk bersama," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, termasuk Umrah, Bayar Kiai dan “Service Mercy”

Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, termasuk Umrah, Bayar Kiai dan “Service Mercy”

Nasional
Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Nasional
Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL saat Tak Ada Anggaran

Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL saat Tak Ada Anggaran

Nasional
Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Nasional
Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Nasional
Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Nasional
Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Nasional
Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Nasional
Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Nasional
Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Nasional
Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Nasional
Momen Jokowi Sambut Para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Momen Jokowi Sambut Para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Nasional
Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Nasional
Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com