Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/11/2015, 15:00 WIB

Setelah penggantian 5 menteri dan 1 pejabat setingkat menteri pada 12 Agustus lalu, isu perombakan Kabinet Kerja belakangan ini kembali muncul. Bisik-bisik tentang menteri yang akan diganti hingga proporsi pembagian kursi kabinet untuk partai, belakangan mudah didengar.

Posisi menteri atau pejabat setingkat menteri untuk Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi salah satu isu dalam wacana perombakan kabinet belakangan ini.

Hal yang wajar karena Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, pada 2 September lalu, menyatakan partainya bergabung dengan koalisi pendukung Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Isu terkait posisi di kabinet untuk PAN ini makin mencuat ketika sejumlah kader partai itu mulai bicara tentang perombakan kabinet.

Bahkan, sejumlah nama disebut mulai disiapkan PAN, seperti Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Wakil Ketua Umum PAN Asman Abnur, dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno.

Di tengah berbagai wacana perombakan kabinet ini, Zulkifli terlihat memilih berusaha banyak diam.

Setiap ditanya tentang isu perombakan kabinet, jawaban Zulkifli selama ini sama. "Itu hak prerogatif Presiden, kami siap jika diminta". Normatif, diiplomatis, dan singkat.

Namun, bukan berarti tidak ada sinyal yang ditunjukkan Zulkifli terkait perombakan kabinet. Sinyal itu, meski halus, terlihat antara lain dalam kunjungannya ke Sukabumi, Jawa Barat, dan kemudian Tuban serta Lamongan, Jawa Timur, pada pekan lalu.

Kunjungan itu, dalam daftar acara, disebut dalam rangka kampanye pemenangan pemilihan kepala daerah serentak 2015. Ada sekitar 80 daerah di mana PAN mengusung kader sendiri.

Saat memimpin apel pemenangan pilkada di Sukabumi, Rabu (4/11), misalnya, Zulkifli cukup lama berbicara mengenai partai politik dan cita-cita kekuasaan.

Sebanyak empat kali, Zulkifli menyebut kata 'kekuasaan', meski saat itu disampaikan dalam konteks kampanye pilkada.

"Setiap partai politik tentu ingin merebut kekuasaan untuk bisa melaksanakan cita-cita partai. Kalau parpol tidak menjadi anggota DPR, DPRD, gubernur, wali kota, presiden, maka parpol tidak berdaya, sama saja dengan ormas!" ujar Zulkifli yang disambut dengan tepuk tangan membahana dari ratusan kader PAN yang hadir di acara itu.

Ketika kampanye di Tuban dan Lamongan, Jawa Timur, Kamis (5/11), Zulkifli memang tak lagi menyebut cita-cita kekuasaan partai.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com