Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/11/2015, 15:00 WIB

Setelah penggantian 5 menteri dan 1 pejabat setingkat menteri pada 12 Agustus lalu, isu perombakan Kabinet Kerja belakangan ini kembali muncul. Bisik-bisik tentang menteri yang akan diganti hingga proporsi pembagian kursi kabinet untuk partai, belakangan mudah didengar.

Posisi menteri atau pejabat setingkat menteri untuk Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi salah satu isu dalam wacana perombakan kabinet belakangan ini.

Hal yang wajar karena Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, pada 2 September lalu, menyatakan partainya bergabung dengan koalisi pendukung Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Isu terkait posisi di kabinet untuk PAN ini makin mencuat ketika sejumlah kader partai itu mulai bicara tentang perombakan kabinet.

Bahkan, sejumlah nama disebut mulai disiapkan PAN, seperti Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Wakil Ketua Umum PAN Asman Abnur, dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno.

Di tengah berbagai wacana perombakan kabinet ini, Zulkifli terlihat memilih berusaha banyak diam.

Setiap ditanya tentang isu perombakan kabinet, jawaban Zulkifli selama ini sama. "Itu hak prerogatif Presiden, kami siap jika diminta". Normatif, diiplomatis, dan singkat.

Namun, bukan berarti tidak ada sinyal yang ditunjukkan Zulkifli terkait perombakan kabinet. Sinyal itu, meski halus, terlihat antara lain dalam kunjungannya ke Sukabumi, Jawa Barat, dan kemudian Tuban serta Lamongan, Jawa Timur, pada pekan lalu.

Kunjungan itu, dalam daftar acara, disebut dalam rangka kampanye pemenangan pemilihan kepala daerah serentak 2015. Ada sekitar 80 daerah di mana PAN mengusung kader sendiri.

Saat memimpin apel pemenangan pilkada di Sukabumi, Rabu (4/11), misalnya, Zulkifli cukup lama berbicara mengenai partai politik dan cita-cita kekuasaan.

Sebanyak empat kali, Zulkifli menyebut kata 'kekuasaan', meski saat itu disampaikan dalam konteks kampanye pilkada.

"Setiap partai politik tentu ingin merebut kekuasaan untuk bisa melaksanakan cita-cita partai. Kalau parpol tidak menjadi anggota DPR, DPRD, gubernur, wali kota, presiden, maka parpol tidak berdaya, sama saja dengan ormas!" ujar Zulkifli yang disambut dengan tepuk tangan membahana dari ratusan kader PAN yang hadir di acara itu.

Ketika kampanye di Tuban dan Lamongan, Jawa Timur, Kamis (5/11), Zulkifli memang tak lagi menyebut cita-cita kekuasaan partai.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com