KBRI Washington Bantah Pertemuan Jokowi-Obama Dibantu Konsultan Asing

Kompas.com - 07/11/2015, 15:45 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Republik Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat, Budi Bowoleksono mengatakan bahwa pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Barack Obama tidak difasilitasi oleh konsultan pelobi.

Ia mengungkapkan itu untuk membantah pemberitaan adanya bantuan dari konsultan asing dengan mahar puluhan ribuan dollar AS untuk mempertemukan kedua kepala negara.

"Adanya spekulasi yang menyatakan bahwa pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Obama difasilitasi oleh lobbyist sangat tidak berdasar," kata Budi melalui pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (7/11/2015).

Budi menjelaskan bahwa kedatangan Jokowi ke Amerika Serikat merupakan undangan dari Obama.

Undangan itu disampaikan di sela-sela pertemuan APEC di Beijing, China, November 2014.

Selain itu, Presiden Obama menyampaikan undangan resmi kepada Jokowi pada 16 Maret 2015. Surat balasan untuk Obama disampaikan Presiden Jokowi pada 19 Juni 2015.

Dalam suratnya, Jokowi menyatakan akan berkunjung ke Washington DC pada 26 Oktober 2015 sesuai dengan waktu yang disepakati kedua negara.

Budi juga menampik anggapan bahwa KBRI tidak mampu menyukseskan kunjungan Presiden Jokowi. Ia menilai anggapan itu tidak merefleksikan fakta sesungguhnya.

Menurut Budi, sejak November 2014, sesuai instruksi Menlu RI, KBRI Washington DC telah mempersiapkan kunjungan Presiden Jokowi ke AS. Persiapan meliputi penyusunan program agar kunjungan menghasilkan sesuatu yang konkret.

Sebelum kedatangan Jokowi di AS, KBRI Washington DC memfasilitasi berbagai kunjungan pejabat Indonesia ke AS maupun pejabat AS ke Indonesia, termasuk kunjungan 7 anggota Kongres AS dan 4 Senator Senior Amerika Serikat.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X