Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calo Pemondokan Haji Mengaku Dibantu Komisi VIII Loloskan Proposal

Kompas.com - 05/11/2015, 01:04 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Saleh Saleem Badegel ditunjuk Komisi VIII DPR RI sebagai perantara untuk mencari pemondokan haji tahun 2012.

Mulanya, Saleh mengaku diperkenalkan oleh anggota Komisi VIII Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Hasrul Azwar kepada anggota Komisi VIII lainnya.

"Saya ketemu Pak Hasrul. Di situ ada beberapa orang Komisi VIII, ada Pak Syairozi (Mohammad Syairozi Dimyathi) dengan pak Ahmad Jauhari," ujar Saleh saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (4/11/2015) malam.

Selain itu, kata Saleh, ada juga anggota Komisi VIII lainnya seperti Zulkarnarn, Said Abdullah, dan Chairunnisa.

Dalam pertemuan tersebut, Hasrul meminta Syairozi membantu Saleh meloloskan pemondokan yang diajukan.

"Mereka katakan, Pak Saleh Badegel tolong dibantu kalau ada sesuatu hal menyangkut perumahan," kata Saleh.

Saleh membantah adanya pembicaraan mengenai pembagian fee. Padahal, dalam berkas dakwaan Suryadharma, mereka membahas fee yang disepakati.

Adapun kesepakatan itu adalah fee untuk anggota Poksi di Komisi VIII DPR RI dalam penyewaan perumahan di Madinah sejumlah 30 riyal Saudi per jemaah dan di Jeddah sejumlah 20 riyal Saudi per jemaah.

Setelah itu, jaksa penuntut umum membacakan berita acara pemeriksaan yang menyatakan bahwa pemilik pemondokan yang ditawarkan Saleh, Sami Al Mutharafi, pernah meminta bantuan Hasrul untuk membantu meloloskan pengajuan pemondokannya.

"Pak Hasrul, tolong Al Mukhtaram dibantu. Karena saya bekerja di situ dan jangan sampai Al Mukhtaram tidak dapat jatah," kata jaksa membacakan BAP.

Saleh membenarkannya. Saleh juga mengamini saat jaksa menyebut Hasrul berjanji akan menyampaikan permintaan itu ke Kementerian Agama.

"Dia katakan, 'Saya sudah di Komisi VIII. Pak tolong dibantu ini Al Mukhtaram, tahun lalu terlambat mendaftar'," kata Saleh.

Dalam berkas dakwaan, pada awal 2012, Suryadharma membuat kesepakatan dengan beberapa anggota Komisi VIII DPR-RI untuk berpartisipasi dalam penyediaan perumahan jemaah haji reguler tahun 2012 yang seluruhnya berjumlah 194.216 jamaah.

Suryadharma memberi kesempatan kepada anggota Komisi VIII DPR-RI untuk mengajukan nama-nama majmuah penyedia perumahan di Jeddah dan Madinah kepadanya maupun kepada Tim Penyewaan Perumahan.

Kemudian, anggota kelompok fraksi (Poksi) dalam Komisi VIII DPR-RI menunjuk Hasrul Azwar sebagai koordinator Poksi pada Komisi VIII DPR-RI, kecuali Poksi Partai Demokrat yang dikoordinir oleh Nurul Iman Mustofa.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com