Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calo Pemondokan Haji Mengaku Dibantu Komisi VIII Loloskan Proposal

Kompas.com - 05/11/2015, 01:04 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Saleh Saleem Badegel ditunjuk Komisi VIII DPR RI sebagai perantara untuk mencari pemondokan haji tahun 2012.

Mulanya, Saleh mengaku diperkenalkan oleh anggota Komisi VIII Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Hasrul Azwar kepada anggota Komisi VIII lainnya.

"Saya ketemu Pak Hasrul. Di situ ada beberapa orang Komisi VIII, ada Pak Syairozi (Mohammad Syairozi Dimyathi) dengan pak Ahmad Jauhari," ujar Saleh saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (4/11/2015) malam.

Selain itu, kata Saleh, ada juga anggota Komisi VIII lainnya seperti Zulkarnarn, Said Abdullah, dan Chairunnisa.

Dalam pertemuan tersebut, Hasrul meminta Syairozi membantu Saleh meloloskan pemondokan yang diajukan.

"Mereka katakan, Pak Saleh Badegel tolong dibantu kalau ada sesuatu hal menyangkut perumahan," kata Saleh.

Saleh membantah adanya pembicaraan mengenai pembagian fee. Padahal, dalam berkas dakwaan Suryadharma, mereka membahas fee yang disepakati.

Adapun kesepakatan itu adalah fee untuk anggota Poksi di Komisi VIII DPR RI dalam penyewaan perumahan di Madinah sejumlah 30 riyal Saudi per jemaah dan di Jeddah sejumlah 20 riyal Saudi per jemaah.

Setelah itu, jaksa penuntut umum membacakan berita acara pemeriksaan yang menyatakan bahwa pemilik pemondokan yang ditawarkan Saleh, Sami Al Mutharafi, pernah meminta bantuan Hasrul untuk membantu meloloskan pengajuan pemondokannya.

"Pak Hasrul, tolong Al Mukhtaram dibantu. Karena saya bekerja di situ dan jangan sampai Al Mukhtaram tidak dapat jatah," kata jaksa membacakan BAP.

Saleh membenarkannya. Saleh juga mengamini saat jaksa menyebut Hasrul berjanji akan menyampaikan permintaan itu ke Kementerian Agama.

"Dia katakan, 'Saya sudah di Komisi VIII. Pak tolong dibantu ini Al Mukhtaram, tahun lalu terlambat mendaftar'," kata Saleh.

Dalam berkas dakwaan, pada awal 2012, Suryadharma membuat kesepakatan dengan beberapa anggota Komisi VIII DPR-RI untuk berpartisipasi dalam penyediaan perumahan jemaah haji reguler tahun 2012 yang seluruhnya berjumlah 194.216 jamaah.

Suryadharma memberi kesempatan kepada anggota Komisi VIII DPR-RI untuk mengajukan nama-nama majmuah penyedia perumahan di Jeddah dan Madinah kepadanya maupun kepada Tim Penyewaan Perumahan.

Kemudian, anggota kelompok fraksi (Poksi) dalam Komisi VIII DPR-RI menunjuk Hasrul Azwar sebagai koordinator Poksi pada Komisi VIII DPR-RI, kecuali Poksi Partai Demokrat yang dikoordinir oleh Nurul Iman Mustofa.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas dan Perempuan

Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas dan Perempuan

Nasional
Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi 6,6 M

Nasional
Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Nasional
Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com