Di Mukernas, Presiden PKS Sampaikan Kritik Terhadap Pemerintah Jokowi

Kompas.com - 03/11/2015, 18:04 WIB
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Presiden PKS Sohibul Iman

DEPOK, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan sejumlah kritik terhadap satu tahun pemerintahah Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Kritik itu disampaikan Presiden PKS Sohibul Iman saat menyampaikan pidato politik dalam Mukernas IV PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Selasa (3/11/2015).

PKS mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga ruang fiskal. Meski demikian, kebijakan itu memberikan dampak terhadap pelemahan daya beli masyarakat.

"Kami tidak melihat ada upaya ketika meningkatkan ruang fiskal dilakukan bersama dengan menjaga daya beli masyarakat," kata Sohibul.


Sohibul memaparkan, setahun pascapemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, angka kemiskinan bertambah. (baca: Ini 18 Catatan F-PKS Terkait RAPBN 2016)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), peningkatan angka kemiskinan antara September 2014-Maret 2015 mencapai 860.000 orang.

Ia menambahkan, menjaga ruang fiskal merupakan langkah penting agar pemerintah meminimalkan utang luar negeri.

Meski begitu, ia meminta, agar pemerintah juga memperhatikan tingkat daya beli masyarakat. (baca: Sohibul: Kritik PKS terhadap RAPBN 2016 Bukan untuk Jegal Pemerintah)

Selain itu, PKS juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya penegakan hukum. Pemerintah dianggap cukup tegas dalam upaya pemberantasan narkoba dengan menjatuhkan hukuman mati terhadap para pengedar.

"Tapi dalam hal harmonisasi antar penegak hukum, pemerintah masih kurang. Kita harap pemerintah dapat bekerja lebih baik," kata dia.

Kritik lain yang diberikan PKS terutama di bidang sosial dan politik. Selama setahun terakhir, setidaknya terjadi dua konflik sosial antarwarga, yakni di Tolikara dan Aceh Singkil.

Pemerintah diminta mengantisipasi terjadinya konflik serupa di masa yang akan datang.

Di bidang politik, pemerintah dianggap belum maksimal dalam menerapkan UU Partai Politik. Dampaknya, hingga kini masih ada parpol yang mengalami sengketa kepengurusan.

Jika hal ini dibiarkan, maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kinerja parpol dalam menghadapi pilkada serentak mendatang.

"Ini ujian bagi kita semua dalam menghadapi pilkada serentak 9 Desember mendatang," ujarnya.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSandro Gatra
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

Jokowi Menikmati Minggu Malam dengan Menyantap Pho di TIS Square Tebet

Nasional
Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

Minggu Malam, Jokowi dan Keluarga Nongkrong di TIS Square Tebet

Nasional
Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

Jaksa Terjerat Suap, Jaksa Agung Minta Jangan Digeneralisasi

Nasional
Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

Demi Cegah Kebakaran Hutan, Pemerintah Diminta Evaluasi Izin Konsesi Lahan

Nasional
Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

Walhi Kalteng: Kami Tak Minta Ganti Rugi, tetapi Minta Pemerintah Jalankan Kewajiban

Nasional
Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

Kejati DKI Jakarta Terima Barang Bukti dan 218 Tersangka Kasus Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

Walhi Tuntut Pemerintah Bangun Rumah Sakit Khusus bagi Korban Karhutla

Nasional
Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

Sesepuh Kejaksaan Harap Jaksa Agung Selanjutnya dari Internal dan Bukan Politisi

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

[POPULER DI KOMPASIANA] Risalah Hoaks Kabinet Jokowi-Ma'ruf | Istri Dipaksa Melayani Suami | Berhentilah Nyinyir Drama Korea

Nasional
Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Ditolak PKB, Waketum PAN Sebut soal Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Nasional
MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

MPR Minta Sistem Presidensial Diperkuat

Nasional
Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

Lewat Ludruk, MPR Sosialisasikan Empat Pilar ke Masyarakat Sumenep

Nasional
Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

Hari Anak, Ini Pesan Kepala BKKBN untuk Orangtua...

Nasional
Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

Polisi Kejar 5 Terduga Provokator dan Pelaku Bentrok Mesuji

Nasional
Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

Susi: Kalau Minum Pakai Sedotan Plastik, Malu-maluin...

Nasional
Close Ads X