Kompas.com - 30/10/2015, 10:29 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PKS memberikan banyak catatan terkait RAPBN 2016 saat rapat kerja Badan Anggaran DPR dengan pemerintah, Jumat (30/10/2015) dini hari. Setidaknya, ada 18 catatan yang diberikan F-PKS.

Apa saja catatan F-PKS?

1. Target pertumbuhan ekonomi yang turun signifikan dari 5,5 persen menjadi 5,3 persen. Belum lagi asumsi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang diturunkan dari Rp 13.400 per dollar AS menjadi Rp 13.900 per dollar AS.

Kemudian, prediksi harga minyak dunia yang turun dari 60 dollar AS per barel menjadi 50 dollar AS per barel.

"Arah realisasi yang cukup signifikan menunjukkan kelemahan forecasting pemerintah dalam menyusun RAPBN, serta belum adanya kebijakan untuk mitigasi ekonomi kelemahan secara pokok," kata juru bicara Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih.

2. Keseimbangan primer defisit semakin besar mencapai Rp 88,23 triliun atau meningkat Rp 22 triliun dari APBNP 2015.

Kondisi ini, menurut PKS, mencerminkan ketidakmandirian fiskal. Selain itu, ada pelebaran defisit dari APBNP 2015 yang mengarah 2,5 persen dari produk domestik bruto.

"Hal ini berpengaruh terhadap penarikan pinjaman Rp 259 triliun dari target Rp 222 triliun dari target APBNP 2015," katanya.

3. Target pertumbuhan ekonomi yang hanya dipatok 5,3 persen dianggap masih terlalu jauh dari target 7 persen yang dipatok pada RPJMN 2015-2019.

4. Pemerintah dianggap lemah dalam menyusun postur RAPBN 2016. Pendapatan negara dipatok menurun dari Rp 1.848 triliun menjadi Rp 1.825 triliun.

5. PKS meminta agar pemerintah tegas terhadap para wajib pajak, terutama perusahaan asing. Sebab, realisasi pendapatan dari sektor pajak sering tak mencapai target.

6. Penurunan anggaran belanja negara menjadi Rp 2.095 triliun berpengaruh terhadap anggaran belanja kementerian dan lembaga.

7. Anggaran PMN sebesar Rp 48,3 triliun untuk BUMN seharusnya dapat dialokasikan untuk hal yang lebih penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat.

8. PKS khawatir penurunan subsidi energi listrik sebesar Rp 12 triliun, dapat menjadi alasan bagi pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik.

9. PKS meminta agar pemerintah memperbaiki data penduduk yang masuk dalam kategori keluarga sangat miskin. Terutama, bagi keluarga yang masuk target penerima bantuan langsung tunai bersyarat.

10. Pagu anggaran untuk perguruan tinggi tidak mengalami kenaikan. Hal itu dikhawatirkan akan membuat biaya kuliah akan semakin mahal.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Disebut Tak Wajib Buka Motif Pembunuhan Brigadir J, tapi Presiden Perintahkan Transparan

Polri Disebut Tak Wajib Buka Motif Pembunuhan Brigadir J, tapi Presiden Perintahkan Transparan

Nasional
AHY Dirawat di RSPAD Gatot Subroto Karena Demam Berdarah

AHY Dirawat di RSPAD Gatot Subroto Karena Demam Berdarah

Nasional
Mendagri Akan Sanksi Daerah Dengan Nilai SPI Rendah Terus Menerus

Mendagri Akan Sanksi Daerah Dengan Nilai SPI Rendah Terus Menerus

Nasional
Ketua Komnas HAM: Saya Tidak Bisa Tega Bharada E Jadi Tumbal

Ketua Komnas HAM: Saya Tidak Bisa Tega Bharada E Jadi Tumbal

Nasional
Tentang KM, Warga Sipil Tersangka Dugaan Pembunuhan Brigadir J

Tentang KM, Warga Sipil Tersangka Dugaan Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Gerindra Klaim Presiden Jokowi Izinkan Prabowo Maju Capres

Gerindra Klaim Presiden Jokowi Izinkan Prabowo Maju Capres

Nasional
Prabowo Nyatakan Siap Jadi Capres, Nasdem: Bagus, Masyarakat Banyak Alternatif

Prabowo Nyatakan Siap Jadi Capres, Nasdem: Bagus, Masyarakat Banyak Alternatif

Nasional
Kasus Brigadir J, Tim Khusus Polri Masih Dalami Dekoder CCTV

Kasus Brigadir J, Tim Khusus Polri Masih Dalami Dekoder CCTV

Nasional
Kemendes PDTT: 11 Desa di IKN Tak Diubah Jadi Kelurahan, Pertahankan Budaya Asli

Kemendes PDTT: 11 Desa di IKN Tak Diubah Jadi Kelurahan, Pertahankan Budaya Asli

Nasional
Kubu Bharada E Harap LPSK Segera Putuskan Status Perlindungan

Kubu Bharada E Harap LPSK Segera Putuskan Status Perlindungan

Nasional
Mundur, Epidemiolog Prediksi Puncak Kasus BA.5 di Akhir Agustus

Mundur, Epidemiolog Prediksi Puncak Kasus BA.5 di Akhir Agustus

Nasional
Di Hadapan KSAL, Megawati Cerita Kehebatan Armada Laut Era Bung Karno

Di Hadapan KSAL, Megawati Cerita Kehebatan Armada Laut Era Bung Karno

Nasional
Mensos Risma Kaji Ulang Aturan Pengumpulan Uang dan Barang

Mensos Risma Kaji Ulang Aturan Pengumpulan Uang dan Barang

Nasional
Luhut Usul TNI Aktif Bisa Masuk Pemerintahan, Jokowi: Kebutuhannya Belum Mendesak

Luhut Usul TNI Aktif Bisa Masuk Pemerintahan, Jokowi: Kebutuhannya Belum Mendesak

Nasional
Kedekatan Bharada E dengan Keluarga Brigadir J yang Berujung Tragedi Penembakan...

Kedekatan Bharada E dengan Keluarga Brigadir J yang Berujung Tragedi Penembakan...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.