Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini 18 Catatan F-PKS Terkait RAPBN 2016

Kompas.com - 30/10/2015, 10:29 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PKS memberikan banyak catatan terkait RAPBN 2016 saat rapat kerja Badan Anggaran DPR dengan pemerintah, Jumat (30/10/2015) dini hari. Setidaknya, ada 18 catatan yang diberikan F-PKS.

Apa saja catatan F-PKS?

1. Target pertumbuhan ekonomi yang turun signifikan dari 5,5 persen menjadi 5,3 persen. Belum lagi asumsi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang diturunkan dari Rp 13.400 per dollar AS menjadi Rp 13.900 per dollar AS.

Kemudian, prediksi harga minyak dunia yang turun dari 60 dollar AS per barel menjadi 50 dollar AS per barel.

"Arah realisasi yang cukup signifikan menunjukkan kelemahan forecasting pemerintah dalam menyusun RAPBN, serta belum adanya kebijakan untuk mitigasi ekonomi kelemahan secara pokok," kata juru bicara Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih.

2. Keseimbangan primer defisit semakin besar mencapai Rp 88,23 triliun atau meningkat Rp 22 triliun dari APBNP 2015.

Kondisi ini, menurut PKS, mencerminkan ketidakmandirian fiskal. Selain itu, ada pelebaran defisit dari APBNP 2015 yang mengarah 2,5 persen dari produk domestik bruto.

"Hal ini berpengaruh terhadap penarikan pinjaman Rp 259 triliun dari target Rp 222 triliun dari target APBNP 2015," katanya.

3. Target pertumbuhan ekonomi yang hanya dipatok 5,3 persen dianggap masih terlalu jauh dari target 7 persen yang dipatok pada RPJMN 2015-2019.

4. Pemerintah dianggap lemah dalam menyusun postur RAPBN 2016. Pendapatan negara dipatok menurun dari Rp 1.848 triliun menjadi Rp 1.825 triliun.

5. PKS meminta agar pemerintah tegas terhadap para wajib pajak, terutama perusahaan asing. Sebab, realisasi pendapatan dari sektor pajak sering tak mencapai target.

6. Penurunan anggaran belanja negara menjadi Rp 2.095 triliun berpengaruh terhadap anggaran belanja kementerian dan lembaga.

7. Anggaran PMN sebesar Rp 48,3 triliun untuk BUMN seharusnya dapat dialokasikan untuk hal yang lebih penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat.

8. PKS khawatir penurunan subsidi energi listrik sebesar Rp 12 triliun, dapat menjadi alasan bagi pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik.

9. PKS meminta agar pemerintah memperbaiki data penduduk yang masuk dalam kategori keluarga sangat miskin. Terutama, bagi keluarga yang masuk target penerima bantuan langsung tunai bersyarat.

10. Pagu anggaran untuk perguruan tinggi tidak mengalami kenaikan. Hal itu dikhawatirkan akan membuat biaya kuliah akan semakin mahal.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com