Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Pimpinan Fahri Hamzah Akan Kontrol Pembangunan Gedung Baru DPR

Kompas.com - 03/11/2015, 16:59 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tergabung dalam tim implementasi dan reformasi parlemen akan ikut mengontrol pembangunan tujuh megaproyek di Kompleks Parlemen. Tim yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ini akan memastikan bahwa pembangunan sesuai rencana strategis (renstra) yang telah ditetapkan sejak awal.

"Tim pembangunan itu perlu kontrol dari Dewan, mengawal arah kebijakan renstra. Itu fungsi tim (reformasi dan implementasi parlemen) yang pernah dibentuk," kata Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Roem Kono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/11/2015).

Namun, Roem Kono menegaskan, tim implementasi dan reformasi parlemen ini tidak akan terlibat dalam hal-hal yang bersifat teknis. (Baca: Gedung Baru DPR Dibahas di Paripurna, Ini 7 Tahapannya )

Semua hal yang bersifat teknis akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak Kesekjenan DPR.

"Teknisnya itu domain kesekjenan," ucap politisi Partai Golkar tersebut. (Baca: Pimpinan DPR Bertanya, Apakah Masyarakat Setuju Gedung Baru DPR?)

Roem menambahkan, pada tahun pertama ini, DPR akan fokus pada pembangunan gedung untuk ruang kerja anggota dan alun-alun DPR.

Anggaran yang diajukan dalam RAPBN 2016 sebesar Rp 740 miliar. Namun, ada penundaan sebesar Rp 170 miliar sehingga anggaran yang akan digunakan pada 2016 adalah Rp 570 miliar.

Anggaran untuk pembangunan gedung baru DPR disediakan sekitar Rp 490 miliar. Adapun Rp 80 miliar sisanya dialokasikan untuk pembangunan alun-alun demokrasi.

"Semua prosesnya akan berlangsung transparan," ucap Roem. (Baca: Ketua DPR Anggap Masyarakat Salah Presepsi soal Pembangunan Gedung Baru DPR)

Selain gedung untuk ruang kerja dan alun-alun demokrasi untuk masyarakat berdemo, DPR juga akan membangun museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, pusat pengunjung (visitor center), pembangunan ruang pusat kajian legislasi, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com