Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mukernas PKS Akan Kritisi Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Kompas.com - 03/11/2015, 08:56 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, 3-4 November 2015.

Mukernas ini salah satunya akan mengagendakan penyampaian kritik terhadap satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, agenda pada hari pertama Mukernas ke-4 PKS adalah pidato politik Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri.

Mardani mengatakan, pidato yang akan disampaikan Salim Segaf lebih menyampaikan pesan-pesan kepada kader dan rakyat Indonesia.

Pada hari kedua, giliran Presiden PKS Sohibul Iman yang berpidato. Dalam pidato itu, PKS akan menyampaikan kritiknya terhadap satu tahun Jokowi-JK.

"Presiden PKS akan lebih menekankan pada evaluasi satu tahun perjalanan Pemerintahan Jokowi-JK lewat kritik konstruktif," ucap Mardani dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/11/2015).

Ia melanjutkan, PKS bersama Koalisi Merah Putih (KMP) akan lebih memainkan peran yang konstruktif fundamental dalam transformasi struktural. PKS akan mendorong KMP sebagai oposisi yang kuat lewat solusi alternatif dari setiap kritikan.

"Contohnya catatan soal RAPBN, ke depan kita akan kritisi kebijakan Pemerintah sembari mengajukan RAPBN alternatif versi DPR," ujar Mardani.

Mardani juga melihat setahun Pemerintahan Jokowi-JK, KMP banyak memberi kelonggaran dalam mengambil kebijakan. Namun, selama empat tahun kedepan, KMP sebagai partai oposisi akan mencoba lebih kritis.

"Ke depan check and balance butuh oposisi yang kuat," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com