Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Alokasikan Rp 740 Miliar pada APBN 2016 untuk Bangun Ruang Kerja Anggota

Kompas.com - 02/11/2015, 08:03 WIB
Ihsanuddin

Penulis

MATARAM, KOMPAS.com - DPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp 740 Miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang diprioritaskan membangun gedung untuk ruang kerja untuk anggota DPR. Pembangunan ruang kerja dinilai sebagai kebutuhan yang paling mendesak dari total tujuh proyek lain yang akan dikerjakan.

"Bagi saya yang mendesak adalah soal ruangan. Bayangkan ruangan itu diisi oleh delapan orang (anggota DPR dan staf) tapi ukurannya hanya 18 meter (persegi)," kata Sekjen DPR Winantuningtyastiti di Mataram, Lombok, Minggu (1/10/2015).

Padahal, lanjut Win, undang-undang mengatur bahwa luas standar ruangan untuk anggota DPR adalah 117 meter persegi. Setiap penambahan satu orang staf, maka luas ruangan itu harus bertambah 2 meter persegi.

"Belum lagi di ruang kerja itu kan banyak sekali dokumen, tiap hari bertambah," ujar dia.

Selain itu, lanjut dia, ruang kerja anggota yang saat ini berada di Gedung Nusantara I sudah rusak akibat kerusakaan saat terjadi gempa. Kapasitas gedung itu awalnya hanya dibangun untu 800 orang, namun kini setiap hari hampir 4000 orang yang beraktivitas di sana.

Selain faktor kenyamanan, Win juga menghawatirkan faktor keamanan anggota Dewan.

"Memang bukan miring, tapi ada yang retak-retak, lalu disuntik sama PU. Tapi kalau cuma disuntik begitu bagaimana ya, saya takut. Saya kan tanggung jawab sekali sama keselamatan dan kemanan anggota dewan yang bertugas disana," kata dia.

Win belum bisa memastikan kapan dan di mana pembangunan gedung akan dilakukan karena masih menunggu hasil pemenang sayembara arsitektur. Selain gedung baru yang dibangun untuk ruang kerja anggota, DPR juga merencanakan enam proyek lainnya, yakni museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Proyek ini dianggarkan secara multiyears atau tahun jamak. Pada tahun 2016, anggaran yang disetujui adalah sebesar Rp 740 Miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com