PPP Kubu Romahurmuziy Buka Semua Opsi untuk Selesaikan Konflik Internal

Kompas.com - 29/10/2015, 11:24 WIB
Sekjen DPP PPP Aunur Rofiq didampingi sejumlah pimpinan PPP tingkat provinsi saat membacakan hasil Rapimnas III di Jakarta, Kamis (29/10/2015).
Powered by Telkomsel BlackBerry® Indra AkuntonoSekjen DPP PPP Aunur Rofiq didampingi sejumlah pimpinan PPP tingkat provinsi saat membacakan hasil Rapimnas III di Jakarta, Kamis (29/10/2015). Powered by Telkomsel BlackBerry®
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) hasil Muktamar Surabaya pimpinan Romahurmuziy membuka semua opsi untuk menyelesaikan perselisihan kepengurusan PPP. Sikap ini diambil melalui Rapimnas III PPP yang digelar di Jakarta, 28-29 Oktober 2015.

Peserta Rapimnas menyepakati untuk memberikan mandat kepada tim tujuh yang diisi oleh pimpinan dan tokoh senior PPP. Mandat tersebut adalah untuk mengambil langkah politik dan hukum, termasuk upaya mencapai islah di luar pengadilan, mengupayakan peninjauan kembali, dan melaksanakan sepenuhnya putusan kasasi aquo.

"Tidak menutup kemungkinan melakukan PK (peninjauan kembali) atau islah di luar pengadilan kalau menurut tim tujuh itu yang terbaik," kata Wakil Ketua Umum PPP Mardiono di arena Rapimnas III di Hotel Peninsula, Jakarta, Kamis (29/10/2015).

Pada kesempatan yang sama, Sekjen DPP PPP Aunur Rofiq mengungkapkan, putusan MA tidak dapat diartikan mengesahkan kepengurusan PPP hasil Muktamar Jakarta yang dipimpin Djan Faridz.

Ia juga menganggap kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya tetap sah karena memiliki SK Menkumham yang di dalamnya terdapat diktum pencabutan SK kepengurusan PPP hasil Muktamar Bandung.

"Tim tujuh akan bekerja cepat. Paling lambat seminggu sudah memberikan putusan," ujar Rofiq.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

Nasional
Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

Nasional
Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

Nasional
Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

Nasional
Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

Nasional
Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

Nasional
Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

Nasional
Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

Nasional
Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X