Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam Akui Pemerintah Salah Prediksi Dampak El Nino

Kompas.com - 28/10/2015, 14:54 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan mengakui bahwa pemerintah salah memprediksi dampak El Nino tahun ini sehingga kesulitan dalam memadamkan api dan asap.

"Biasanya, September-Oktober sudah mulai hujan, tetapi tahun ini tidak. Kita tahu bahwa El Nino tahun ini lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya sehingga memang kami salah prediksi," katanya setelah Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kantor BNPB, Jakarta, Rabu (28/10/2015).

Namun, Luhut menyatakan, pemerintah sudah mengerahkan semua kemampuan yang ada untuk memadamkan api karena kebakaran lahan dan hutan itu. (Baca: El Nino Saat Ini Diprediksi Paling Buruk dalam Sejarah sejak 1950)

"Pemerintah sangat sadar, ahli gambut juga sudah kita panggil, semua sudah kami lakukan untuk saat ini dan ke depannya. Namun, kami memang akui bahwa pemerintah salah prediksi sehingga kami harus bekerja keras," kata Luhut.

Luhut juga menyatakan, yang dibutuhkan saat ini adalah kerja sama aktif dari BMKG dan BPPT dalam membuat hujan buatan di beberapa daerah yang masih parah oleh api dan asap.

"Saat ini, intensitas hujan mulai bagus, maka dibutuhkan kerja sama aktif dari BMKG dan BPPT untuk pantau ini. Apabila sudah ada awan, langsung saja membuat hujan. Sebelum ini, (hujan buatan) tidak bisa dilakukan karena tidak ada awan," kata Luhut.

Menurut dia, bila hujan buatan aktif dilakukan, maka ia memperkirakan asap dan api berkurang dalam tiga sampai empat hari ke depan.

"Namun, kalau sudah berkurang, kami tidak akan memberhentikan operasi water bombing karena digunakan untuk memadamkan lahan gambut yang sudah ada apinya hingga di bawah tanah," tutup Luhut. (Baca: BNPB Sebut El Nino Perparah Kebakaran Hutan di Indonesia)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com