Revolusi Mental Birokrasi

Ketiga, nilai dasar ego sektoral yang tinggi. Indonesia adalah salah satu negara yang para birokratnya amat mengedepankan kepentingan unitnya, instansinya, dan sektornya.

Mengapa ini bisa terjadi? Ini sebenarnya dipicu manfaat yang bisa diterima pegawai dan kelompoknya dalam unit atau instansi dengan tetap bekerja secara sendiri.

Ada semacam kesulitan mengembangkan budaya berbagi informasi dan kewenangan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat karena setiap informasi dan kewenangan berarti hegemoni kekuasaan dan sumber penghasilan tambahan pegawainya.

Keempat, secara mental birokrasi, Indonesia adalah korup. Meski sikap mental korup ini produk dari kelemahan sistem, secara kolektif hal ini mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berbagai upaya membangun akuntabilitas publik kerap sangat formal administratif, bukan dibangun suatu kesadaran terhadap amanah dan tanggung jawab jabatan. Kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin rusak oleh sikap mental dan sistem korup.

Kelima, belum terbangunnya nilai budaya kinerja. Banyak sekali program dan kegiatan yang diadakan dan dilaksanakan birokrasi yang tak memiliki sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja yang jelas.

Membangun nilai dasar

Keseluruhan model mental birokrasi itu, sesuai dengan penyebabnya, sistemik dan mengakar. Karena itu, perbaikan yang dilakukan harus menyentuh perubahan sistem dan nilai dasar.

Pada prinsipnya, revolusi mental birokrasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam reformasi administrasi. Caiden (1969) menyebutnya reformasi budaya.

Sebagaimana prinsip reformasi administrasi, komitmen dan keteladanan pemimpin secara kolektif akan jadi syarat dasar keberhasilan. Perubahan model mental butuh contoh keteladanan pemimpin.

Dalam konteks birokrasi Indonesia yang amat bersifat patronase, sebenarnya revolusi mental lebih mudah dilakukan jika para pemimpin-baik politikus maupun pejabat senior birokrasi-memberi contoh dalam ucapan, sikap, pikiran, dan perbuatan. Acap kali masalahnya justru terletak pada ketidakhadiran keteladanan pemimpin.

Revolusi mental harus dimulai dengan menentukan nilai dasar yang akan dicapai. Sampai saat ini pemerintah belum menentukan nilai dasar itu.