Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Media Sosial Penggerak Aktif Isu Publik

Kompas.com - 26/10/2015, 15:01 WIB

Oleh: Sugihandari dan Suwardiman

JAKARTA, KOMPAS - Penilaian publik pengguna media sosial terhadap satu tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla cenderung berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat secara umum.

Karakteristik media sosial yang spontan dan terbuka membuat kelompok masyarakat yang aktif bersuara di ruang digital lebih kritis menilai pemerintah.

Secara umum, survei nasional Litbang Kompas menunjukkan polarisasi sikap publik yang cenderung berimbang dalam menyikapi kinerja pemerintah setahun terakhir.

Namun, apabila responden dibagi dalam kelompok pengguna media sosial (medsos) dan bukan pengguna medsos, tampak pola penyikapan yang berbeda.

Tingkat kepuasan responden yang aktif menggunakan medsos tampak lebih rendah jika dibandingkan dengan responden yang tak pernah mengakses medsos.

Bahkan, polarisasi penilaian dua kelompok responden ini berbanding terbalik. Demikian pula dalam menilai citra Presiden Jokowi, apresiasi positif yang disampaikan responden pengguna medsos tampak lebih rendah apabila dibandingkan dengan penilaian responden yang lain.

Sementara hasil analisis terhadap percakapan di ruang-ruang medsos yang dilakukan lembaga pemerhati media sosial Provetic bekerja sama dengan Litbang Kompas menunjukkan peningkatan sentimen negatif dari pengguna internet (netizen).

Sentimen kicauan netizen terkait pemerintahan Jokowi-Kalla setahun terakhir menunjukkan tren yang dinamis. Namun, jika hasil analisis ditarik dalam garis lurus, tampak penurunan sentimen positif.

Analisis dilakukan terhadap percakapan di Twitter sepanjang periode 1 November 2014 hingga 10 Oktober 2015. Sebanyak 4,7 juta cuitan netizen terkait Jokowi dan pemerintahannya berhasil direkam.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com