Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Evakuasi Warga, Luhut Bantah Pemerintah Menyerah Lawan Asap

Kompas.com - 23/10/2015, 22:46 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya penanganan bencana asap mulai diarahkan pada evakuasi warga yang terdampak kabut asap. Hal ini dilakukan karena api diperkirakan tak akan padam hingga tiga minggu ke depan.

Segala upaya pemadaman tak membuahkan hasil meski sudah dicoba dengan berbagai cara, seperti water bombing, gel, hingga pembangunan kanal. Namun, pemerintah tak menyerah melawan api.

"Pemadaman jalan terus. Jangan salah, kami tadi sudah melihat pemadaman dengan pesawat Be 200, sangat efektif di OKI (Ogan Komering Ilir), bisa 40 sorti per hari. Hasilnya cukup baik, angkut 12 sampai 15 ton," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan usai rapat koordinasi di kantornya, Jumat (23/10/2015).

Luhut menyatakan tidak bisa langsung menyebutkan target waktu pemadaman. Sebab, pemadaman akan sangat bergantung pada hujan yang bisa membasahi kembali lahan gambut.

"Kami berharap dengan hujan. Karena hujan bisa netralisasi gambut ke bawah," kata mantan Kepala Staf Presiden itu.

Hari ini, Luhut melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah menteri seperti Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Wakapolri Komjen Budi Gunawan, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei.

Rapat soal asap kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bersama 20 orang pengusaha sawit dan pemegak izin hutan tanam industri (HTI).

Luhut menyatakan evakuasi siap dilakukan ke tempat-tempat penampungan sementara yang masih berada di dalam kota. Pengusaha juga akan membantu menyediakan penyaring udara untuk tempat penampungan itu dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com