Setahun Jokowi-JK, Demokrat Singgung Kriminalisasi di Bidang Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat memberikan catatan terhadap satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di bidang hukum dan keadilan. Salah satunya, Demokrat mengkritik adanya perlakuan kriminalisasi yang menghambat iklim demokrasi.

"Iklim yang terbentuk saat ini menggambarkan masyarakat takut menyampaikan kritik kepada pejabat negara dan pemerintahan. Publik dibayangi ancaman tuntutan di pengadilan," ujar Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan di Kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2015).

Menurut dia, suasana tersebut di satu sisi sebenarnya baik karena masyarakat tidak begitu saja bebas melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, dan fitnah. Namun, di sisi lain kondisi ini mematikan kebebasan berbicara dan berpendapat rakyat yang merupakan hak asasi.

Tak hanya masyarakat secara umum, media dan kalangan pers juga dikabarkan takut untuk menulis berita yang kritis karena dibayangi ancaman pidana.

Partai Demokrat, menurut Hinca, meminta agar pemerintah dapat memastikan hukum dapat berlaku adil bagi semua masyarakat.

"Jika tidak disehatkan, kondisi ini akan kembali mengulang periode gelap bagi demokrasi di masa lalu, yang sebenarnya sudah dikoreksi oleh perjalanan sejarah kita," kata Hinca.