Siapa Saja yang Menjadi "Pelampung Penyelamat" Jokowi-Kalla?

Menyimak hasil laporan survei Litbang Kompas dan liputan tematis satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di harian Kompas dalam dua hari terakhir, tampak jelas bahwa ada banyak penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Survei Litbang Kompas terhadap 1.200 responden periode Januari 2015-Oktober 2015 dengan sampling error plus minus 2,8 menunjukkan kepuasan umum terhadap kinerja pemerintahan cenderung menurun, meskipun secara angka mereka yang puas lebih dominan, 54,2 persen berbanding 43,8 persen.

Bidang politik dan kesejahteraan sosial menjadi bidang yang paling memuaskan meski kinerjanya mengalami penurunan apresiasi. (Kompas, 20/10/2015).

Sementara bidang hukum dan ekonomi adalah yang paling mengalami penurunan signifikan.

Namun, secara umum tampaknya selalu ada "pelampung penyelamat" yang bisa digunakan Jokowi-Kalla untuk mengarungi gelombang.

Ternyata, ada kelas masyarakat tertentu yang secara konsisten memberi nilai bagus di semua bidang untuk pemerintahan Jokowi-Kalla.

Dalam tulisan di harian Kompas, "Pemberantasan Korupsi Jadi Ganjalan" di http://bit.ly/surveikps4 dan "Masa Sulit Belum Terlewati" di http://bit.ly/1thjokowijk tampak jelas bahwa masyarakat kelas bawah-bawah menjadi modal dasar pemerintahan Jokowi-Kalla.

Tak berlebihan jika mereka inilah tambang reputasi baik untuk Jokowi-Kalla. Mereka inilah yang bisa berperan sebagai "pelampung penyelamat" bagi reputasi baik Jokowi-Kalla.

Kelas bawah-bawah berarti rumah tangga dengan pengeluaran rumah tangganya kurang dari Rp 1 juta per bulan, dan kelas atas adalah rumah tangga dengan pengeluaran di atas Rp 4 juta per bulan.

Di tengah-tengah kelompok tersebut ada kelas bawah (pengeluaran Rp 1 juta - Rp 2 juta) dan kelas menengah (pengeluaran Rp 2 juta - Rp 4 juta).

Kinerja dalam memberantas korupsi adalah bidang yang memilukan, hanya 49,6 persen masyarakat kelas bawah-bawah yang mengaku tidak puas dan 48,8 persen mengaku puas.

Untuk masyarakat bawah, 55,5 persen tidak puas dan 43,8 persen puas.

Di kelas menengah, 56,4 persen tidak puas dan 43,2 persen puas. Bandingkan dengan kelas atas, sebanyak 64,8 persen mengaku tidak puas, dan hanya 35,2 persen puas.

Makin tinggi penghasilannya, makin tidak puas merasakan kinerja pemerintahan dalam bidang pemberantasan korupsi. Di bidang lain, polanya mirip. Masyarakat atas adalah kelompok yang biasanya kritis, karena itu angka tersebut tak bisa dianggap remeh.

Jokowi-Kalla ternyata masih punya "pelampung" lain selain kelompok masyarakat bawah-bawah.