Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konsolidasi Politik Menjadi Tumpuan

Kompas.com - 20/10/2015, 15:08 WIB

Jika ditelusuri lebih lanjut, insiden bersentimen agama yang terjadi di Kabupaten Tolikara, Papua, disinyalir turut memengaruhi ingatan kolektif publik terhadap kinerja pemerintah dalam menjaga pluralitas bangsa ini. Apalagi kemudian peristiwa serupa terjadi menjelang genapnya usia satu tahun pemerintahan Jokowi-Kalla, yakni insiden bentrokan antarmassa yang lagi-lagi bersentimen agama terjadi di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh.

Dibandingkan dengan indikator yang lain, penanganan konflik dan ancaman perpecahan bangsa memang tercatat sebagai indikator paling rendah meraih apresiasi dari publik. Peran pemerintah di bidang ini relatif menurun tajam dalam persepsi publik. Januari lalu, misalnya, pada tiga bulan pertama pemerintahan, apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola konflik ini berada di angka 61,8 persen. Apresiasi ini menurun di akhir tahun pertama periode pemerintahan ini menjadi 58,3 persen.

Hal ini menjadi potret bahwa konflik di masyarakat jadi salah satu tantangan terbesar pemerintahan Jokowi-Kalla, khususnya terkait dengan upaya mewujudkan stabilitas dan konsolidasi politik. Bagaimanapun, konsolidasi politik akan memberi ruang terjadinya stabilitas yang melahirkan iklim positif bagi pemerintah untuk menjalankan program-program pembangunannya. Apalagi, pemerintahan Jokowi-Kalla sebenarnya memiliki rekam jejak positif, khususnya dalam mengelola konflik politik di tingkat elite.
content

Modal pengelolaan konflik di tingkat elite itu pula yang mengantarkan apresiasi publik terhadap pemerintah mengalami peningkatan di survei sembilan bulan kinerja pemerintah pada Juli 2015. Peningkatan ini tidak lepas dari realitas politik yang menggambarkan semakin cairnya hubungan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yang menjadi pendukung pemerintah, dengan Koalisi Merah Putih (KMP), yang memilih berada di luar pemerintahan. Apalagi, hal ini disusul langkah Partai Amanat Nasional, sebelumnya berada di barisan KMP, yang memutuskan bergabung bersama koalisi pendukung pemerintah.

Tentu saja, selain persoalan pluralitas yang mewarnai perjalanan pemerintahan ini di akhir tahun pertamanya, persoalan lain boleh jadi turut menyumbang penurunan apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah di bidang politik pada satu tahun pemerintahannya kali ini.

Dalam tiga bulan terakhir, setidaknya ada sejumlah polemik politik. Sebut saja bursa pemilihan Panglima TNI yang memunculkan perdebatan publik, terutama terkait tradisi rotasi antar-angkatan, turut mewarnai dinamika politik yang terjadi. Terakhir, tentu juga perdebatan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Isu ini bukan barang baru, tetapi hangat kembali di akhir tahun pertama periode pemerintahan Jokowi-Kalla.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com