Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konsolidasi Politik Menjadi Tumpuan

Kompas.com - 20/10/2015, 15:08 WIB

Oleh: Yohan Wahyu

JAKARTA, KOMPAS - Stabilitas politik menjadi penopang utama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam satu tahun terakhir ini. Upaya konsolidasi yang dilakukan relatif mampu membuat pemerintah mempertahankan performanya di hadapan publik, meskipun apresiasinya cenderung mengalami penurunan.

Turunnya apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah boleh dikatakan merupakan fenomena umum karena hal ini juga terjadi dan dialami oleh pemerintahan sebelum Jokowi-Kalla. Di saat awal pemerintahan berdiri, ekspektasi dan apresiasi tinggi, tetapi dalam perjalanannya cenderung mengalami penurunan. Hal yang sama terjadi pada rezim kali ini meskipun dengan derajat yang berbeda.

Derajat yang berbeda itu terekam dari hasil survei periodik yang dilakukan Litbang Kompas selama empat kali pada setiap triwulan pemerintahan. Pada pemerintahan sebelumnya, pergerakan apresiasi memang menurun secara konsisten pada satu tahun pertama pemerintahannya. Sebaliknya, pada pemerintahan Jokowi, penurunannya terjadi dengan cara "bergelombang". Hal ini terutama terlihat dalam survei ketiga atau tepat sembilan bulan pemerintahan pada Juli lalu. Survei tersebut merekam terjadinya rebound atau peningkatan apresiasi, padahal di survei sebelumnya terjadi penurunan.

Dari gelombang apresiasi dan tingkat kepuasan publik tersebut, ada satu hal yang relatif konsisten terjadi di empat survei periodik tersebut, yakni lebih tingginya tingkat kepuasan publik pada kinerja pemerintah di bidang politik dibandingkan dengan tiga bidang lain, yakni penegakan hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Kerja-kerja politik dari pemerintahan Jokowi-Kalla relatif dipandang publik masih terjaga dan mampu menjadi penopang secara umum performa pemerintah di muka publik, meskipun faktanya juga mengalami penurunan yang sama.

Tingkat kepuasan publik dari hasil survei satu tahun pemerintahan Jokowi-Kalla merekam bahwa angka kepuasan publik pada kinerja bidang politik mencapai 67,9 persen. Kepuasan ini menurun dibandingkan dengan survei sembilan bulan pemerintahan yang berada di angka 71 persen. Jika ditelusuri lebih lanjut, dari kinerja di bidang politik, kerja pemerintah dalam menjaga pluralitas bangsa menyumbang terjadinya penurunan apresiasi.

Pluralitas

Turunnya apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah di bidang politik terlihat hampir semuanya berkaitan dengan penanganan konflik yang bersumber dari keberagaman dan pluralitas bangsa. Hal ini terkait dengan tiga indikator, yakni kinerja pemerintah dalam menghargai perbedaan, menjamin kebebasan berpendapat, serta penanganan konflik dan ancaman perpecahan bangsa. Ketiga indikator ini mengalami penurunan pada survei satu tahun pemerintahan ini.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com