Program Bela Negara Tak Pakai Anggaran Pertahanan dan Alutsista

Kompas.com - 19/10/2015, 11:20 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa program bela negara sama sekali tidak menggunakan anggaran pertahanan dan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Anggaran rutin untuk program bela negara sudah tersedia di Direktorat Potensi Pertahanan Kemenhan. (baca: Kemenhan Klaim Program Bela Negara Punya Payung Hukum)

"Untuk sekarang ini, biaya kita yang diambil dari anggaran rutin dan plus yang lain-lain lah. Kalau anggaran rutin seperti biasa sekitar Rp 9 miliar," ujar Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Timbul Siahaan dalam wawancara dengan Kompas.com di Jakarta, Jumat (19/10/2015).

Menurut Timbul, bela negara adalah salah satu bentuk program Direktur Bela Negara, yang berada di bawah Dirjen Pothan Kemenhan. (baca: Kemhan: Bela Negara Bukan Wajib Militer, Tak Ada Angkat Senjata)

Sebelum berbentuk program pelatihan khusus, program bela negara sudah dilakukan melalui sosialisasi dan kegiatan penyuluhan ke berbagai daerah.

Dengan adanya program pelatihan khusus, anggaran yang sebelumnya digunakan untuk sosialisasi dan penyuluhan, dialihkan untuk program bela negara. (baca: Program Bela Negara Dibagi Tiga Kategori, Ini Penjelasannya)

Adapun, penggunaan anggaran akan difokuskan untuk sewa tempat, ongkos instruktur, biaya transportasi, seragam peserta, hingga konsumsi bagi seluruh peserta program.

Mulai hari ini, Kemenhan menyelenggarakan program bela negara di 45 kabupaten/kota. Anggaran yang telah disediakan untuk program selama satu bulan sebesar Rp 10 miliar.

Menurut Timbul, program ini dilaksanakan bekerja sama dengan Pemda setempat. Jika sudah berjalan optimal, program bela negara dapat dijalankan sendiri oleh bupati dan wali kota.

Selain melalui Pemda, program bela negara juga dapat dilakukan berbagai instansi atau lembaga negara dan pihak swasta. Jika demikian, anggaran program disediakan oleh pihak eksternal, bukan dari Kemenhan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Mantan Wakil Ketua DPC Demokrat Ungkap Kejanggalan KLB Sumut, Moeldoko Langsung Terpilih hingga Pertanyakan KTA

Nasional
Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Saksi Ungkap Pembagian Jatah Paket Bansos Tergantung Permintaan Juliari

Nasional
Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Satgas Ingatkan Dampak Libur Panjang saat Pandemi: Dari Kasus Aktif Meningkat hingga Kematian Dokter Tinggi

Nasional
Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Cerita Kader Demokrat Diiming-imingi Rp 100 Juta untuk Ikut KLB, Nyatanya Cuma Terima Rp 5 Juta

Nasional
Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Terungkap Nama Pengusul Vendor Bansos Covid-19, Termasuk Juliari dan 2 Anggota DPR

Nasional
AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

AHY: Saya Tetap Hormati Moeldoko, tetapi...

Nasional
Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Kerumunan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang Dilaporkan ke Polisi

Nasional
Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Saksi Sebut Fee Bansos Covid-19 Digunakan untuk Bayar Hotma Sitompul Rp 3 Miliar

Nasional
Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Nasional
Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Nasional
KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

Nasional
Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X