Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Setahun Kerja Jokowi, Belum Terlihat Dampak Slogan Kerja, Kerja, Kerja"

Kompas.com - 17/10/2015, 18:14 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menjelang setahun kerja Presiden Joko Widodo dan Kabinet Kerja menggerakkan pemerintahan Indonesia, masyarakat terus menyorot perubahan yang dijanjikan sejak awal. Jokowi selalu mengembar-gemborkan konsep Nawacita dan slogan "Kerja, kerja, kerja" yang dianggap dapat memacu bawahannya untuk bekerja lebih giat.

Namun, slogan tersebut dianggap tidak terimplementasi dengan baik untuk bangsa Indonesia. Aktivis IM Center untuk Dialog dan Perdamaian, Ichsan Malik, menganggap Jokowi belum sukses menerapkan prinsip kerja maksimal itu.

"Tapi, setelah berkembang satu tahun, belum banyak yang bisa kita lihat dari slogan 'Kerja, kerja, kerja'. Yang terjadi setelah satu tahun revolusi mental malah kembali berulang setelah belasan tahun, asap di mana-mana, berjatuhan korban," ujar Ichsan dalam acara Gerakan Nasional Pencanangan Hari Bhinneka Tunggal Ika di Museum Juang 45, Jakarta, Sabtu (17/10/2015).

Ichsan mengatakan, Jokowi memperkenalkan "revolusi mental" yang disambut sebagai angin segar bagi masyarakat. Ichsan membayangkan, revolusi mental akan membawa Indonesia kembali menjadi bangsa maritim yang besar dan mampu berdaulat secara politik dan ekonomi, terutama akan mengembangkan toleransi di Indonesia.

Namun, dia menyayangkan konsep tersebut ironis dengan kemunculan berbagai konflik yang belakangan mencuat. Sebut saja kerusuhan di Tolikara, peristiwa di Lumajang, dan kerusuhan di Aceh Singkil.

"Semua ini menunjukkan bahwa yang berkembang justru intoleransi. Saya curiga ini mendorong radikalisme maka akan terus terjadi konflik," kata Ichsan.

Ichsan mengatakan, berbagai pertanyaan pun muncul dalam benaknya. Mampukah kita bertahan dengan keragaman bangsa ini? Bisakah kita melakukan revolusi mental? Menurut Ichsan, revolusi mental dapat diterapkan jika setiap individu menyadari bahwa keberagaman di Indonesia merupakan kekuatan, bukan pemicu konflik.

Oleh karena itu, pemerintah diminta mencanangkan satu hari dalam setahun, yaitu tanggal 17 Oktober, sebagai Hari Bhinneka Tunggal Ika. Tujuannya agar kesadaran masyarakat terhadap perbedaan di Indonesia meningkat dan menumbuhkan sikap toleransi terhadap keberagaman itu.

"Melalui prinsip Bhinneka Tunggal Ika pula kita akan menciptakan ketahanan masyarakat Indonesia," kata Ichsan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jamaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jamaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com