"Jokowi 'Kentang', Tidak Bisa Ambil Kebijakan Dramatis..."

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dianggap belum menunjukkan ketegasan dalam hal membantu penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan konsolidasi politik. Jokowi dinilai belum total dalam mengambil kebijakan selama satu tahun pemerintah.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menjelaskan, ketidaktegasan Jokowi nampak dari polemik pergantian kepala Polri dan wacana revisi Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Emerson, Jokowi harusnya mendengar aspirasi publik terkait dua isu tersebut.

"Jokowi ini 'kentang', harusnya langsung tolak revisi UU yang akan melemahkan KPK. Kalau sekadar ditunda revisinya, ini bisa jadi bom waktu," ucap Emerson dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (17/10/2015).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Indobarometer M Qodari mengungkapkan hal senada. Ia menilai, Jokowi belum berani mengambil kebijakan tegas pada isu sensitif selama satu tahun memimpin pemerintahan.

"Jokowi memang 'kentang', tidak bisa ambil kebijakan dramatis," ujarnya.

Menurut Qodari, kurangnya ketegasan Jokowi disebabkan oleh minimnya kekuatan politik yang dimiliki.

Ia menganggap Jokowi sebagai Presiden yang tidak dapat lepas dari bayang-bayang partai pengusungnya.

Baik Qodari dan Emerson sama-sama mendorong agar Jokowi melalukan evaluasi dalam satu tahun pemerintahannya. (baca: Setahun Pemerintahan, Jokowi-JK Dianggap Terjebak Janji Kampanye)

Di tahun-tahun ke depan, Jokowi diharapkan dapat lebih nyata mewujudkan janji kampanye, membuat kebijakan yang terasa manfaatnya dalam jangka pendek dan jangka panjang.

"Jokowi harus manfaatkan momentum, dalam kondisi krisis pasti ada peluang untuk melakukan penataan secara fundamental," kata Qodari.