Moeldoko Dukung Rencana Pemerintah Rekrut 100 Juta Kader Bela Negara

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko mengatakan, seluruh warga negara seharusnya berpartisipasi aktif dalam proses bela negara. Namun, ia mengatakan, bela negara itu tak hanya sebatas dilihat dalam arti sempit yakni mengangkat senjata.

"Yang dimaksud bela negara bukan megang senjata, tapi jiwanya. Bagaimana rasa memilki atas negara, bagaimana disiplin dan tanggungjawab dan lain-lain," kata Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senin (12/10/2015).

Moeldoko mengaku, tidak mengetahui rencana pemerintah yang ingin merekrut 100 juta personel bela negara dalam jangka waktu 10 tahun. Namun, kata dia, dalam rencana strategis komponen cadangan yang telah disusun Kementerian Pertahanan, setiap kabupaten nantinya akan memiliki satu batalyon bela negara.

"Kurang lebih 750-an setiap kabupatennya nantinya ke depan. Tapi, kalau target dalam upaya peningkatan kesadaran bela negara, bisa saja berapa jumlahnya," ujarnya.

Ia menambahkan, dalam sistem pertahanan negara, masyarakat merupakan bagian dari komponen pendukung. Untuk itu, ia menganggap, langkah pemerintah sudah tepat untuk merekrut personel bela negara dari masyarakat.

"Dibutuhkan upaya-upaya memberikan kesadaran bela negara kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi, apa yang dilakukan Presiden adalah suatu yang tepat," ujarnya.

Meski demikian, ia mengatakan, tidak ada sanksi bagi masyarakat yang tidak bersedia mengikuti program bela negara tersebut. Hanya sanksi sosial yang dapat diberikan kepada mereka yang tidak mau mengikuti program itu.

Selain itu, ia menambahkan, saat ini yang perlu dilakukan pemerintah yakni meningkatkan nilai-nilai kebangsaan dan kegotongroyongan di setiap diri masyarakat. Hal itu diperlukan agar program belanegara dapat berjalan lancar. (Baca: Menhan Targetkan Rekrut 100 Juta Kader Bela Negara)