Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tidak Terima Disebut Komunis, Buruh JICT Laporkan Friedrich ke Bareskrim

Kompas.com - 08/10/2015, 20:11 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok buruh dari Jakarta International Container Terminal (JICT) melaporkan Friedrich Yunadi ke Bareskrim Polri, Kamis (8/10/2015). Friedrich dilaporkan karena menyebut buruh JICT adalah 'sisa-sisa komunis'.

Ketua Serikat Pekerja (SP) JICT Nova Hakim menjelaskan bahwa pihaknya melaporkan Friedrich atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah berdasarkan pernyataan 'sisa-sisa komunis' yang diucapkan Friedrich tersebut dan dikutip di media massa tersebut.

"Sesuai UU Advokat, harusnya advokat itu officium nobile (mulia). Jadi wajib untuk bisa bertutur kata baik, berbobot dan berkualitas di dalam melaksanakan profesinya," ujar Nova setelah melapor di Kompleks Mabes Polri, Kamis siang.

Atas dasar itu, lanjut Nova, tidak dibenarkan seorang pengacara mengeluarkan kalimat yang tendensius, bahkan cenderung memiliki unsur penghinaan kepada pihak lain. Prinsipnya, seorang pengacara harus berhati-hati dalam berbicara.

Nova mengatakan, dalam laporannya tersebut, pihaknya turut membawa sejumlah bukti, yakni salinan berita atau artikel di media massa yang berisi kutipan wawancara wartawan dengan Friedrich. Laporan tersebut teregistrasi dengan Tanda Bukti Lapor TBL/714/X/2015/Bareskrim tanggal 8 Oktober 2015.

Pernyataan SP JICT adalah 'sisa-sisa komunis' dilontarkan Friedrich di kantornya, Jalan Melawai Raya, Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (30/9/2015) lalu. Saat itu, Friedrich yang merupakan kuasa hukum PT Pelindo II mengomentari perihal tuduhan SP JICT bahwa kliennya korupsi melalui perpanjangan konsesi JICT oleh Pelindo II kepada Hutchison Port Holding (HPH).

Menurut Friedrich, SP JICT tidak berhak ikut campur dalam aktivitas bisnis PT Pelindo II. Richard Joos Lino sebagai Direktur Utama perusahaan BUMN itu juga tidak wajib memberikan informasi kepada karyawannya perihal penjualan aset perusahaan. Friedrich pun menyebut SP JICT bertindak tidak sesuai status dan posisinya di perusahaan.

"Pegawai, karyawan, atau buruh mana yang menempatkan diri sebagai pemilik perusahaan? Patut diduga metode kerja itu sisa-sisa komunis. Cuma komunis yang memosisikan karyawan sebagai pemilik perusahaan," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com