Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Minta Negara Rehabilitasi Nama Bung Karno dari G30S

Kompas.com - 07/10/2015, 04:34 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, membantah bahwa partainya mendorong negara untuk minta maaf kepada presiden pertama RI, Soekarno beserta keluarganya. Menurut dia, PDI-P hanya meminta agar pemerintah merehabilitasi nama Bung Karno, yang selama ini dikaitkan dengan peristiwa G30S.

"PDI-P tidak pernah mendorong-dorong. Itu urusan pemerintah. Kemarin, ketua Fraksi PDI di MPR meminta supaya pemerintah merehabilitasi nama Bung Karno. Nah, kalau itu iya. Karena bagian dari pelurusan sejarah," kata Masinton saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (6/10/2015).

Masinton menambahkan, pemerintah belum meluruskan nama Bung Karno yang kerap dikaitkan dengan G30S. Padahal, pemerintah telah memberikan gelar pahlawan kepada ayah dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri itu.

"Di beberapa buku sejarah masih disebutkan. 'Bung karno terlibat', 'Bung Karno dikaitkan'. Tidak boleh ada versi-versi begitu. Negara harus memberikan klarifikasi atas sejarah tersebut dan menyampaikan maaf kepada orang-orang yang dituduhkan tapi ternyata tidak," ucap Masinton.

Selain memberikan gelar pahlawan, bentuk penghormatan lain yang diberikan oleh negara adalah menjadikan nama Soekarno sebagai nama bandara. Namun, menurut Masinton, hal tersebut maaih belum cukup, dan negara tetap perlu meluruskan sejarahnya.

"Apakah pemberian nama jalan dan sebagainya itu sudah dianggap cukup? Saya rasa belum lah. Sejak lama lho Bung Karno itu disimpangkan namanya," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com