Politisi PDI-P Minta Negara Rehabilitasi Nama Bung Karno dari G30S

Kompas.com - 07/10/2015, 04:34 WIB
Foto karya Frans Mendur yang mengabadikan Presiden Soekarno membacakan naskah proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur, Nomor 56, Cikini, Jakarta. -Foto karya Frans Mendur yang mengabadikan Presiden Soekarno membacakan naskah proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur, Nomor 56, Cikini, Jakarta.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, membantah bahwa partainya mendorong negara untuk minta maaf kepada presiden pertama RI, Soekarno beserta keluarganya. Menurut dia, PDI-P hanya meminta agar pemerintah merehabilitasi nama Bung Karno, yang selama ini dikaitkan dengan peristiwa G30S.

"PDI-P tidak pernah mendorong-dorong. Itu urusan pemerintah. Kemarin, ketua Fraksi PDI di MPR meminta supaya pemerintah merehabilitasi nama Bung Karno. Nah, kalau itu iya. Karena bagian dari pelurusan sejarah," kata Masinton saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (6/10/2015).

Masinton menambahkan, pemerintah belum meluruskan nama Bung Karno yang kerap dikaitkan dengan G30S. Padahal, pemerintah telah memberikan gelar pahlawan kepada ayah dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri itu.

"Di beberapa buku sejarah masih disebutkan. 'Bung karno terlibat', 'Bung Karno dikaitkan'. Tidak boleh ada versi-versi begitu. Negara harus memberikan klarifikasi atas sejarah tersebut dan menyampaikan maaf kepada orang-orang yang dituduhkan tapi ternyata tidak," ucap Masinton.

Selain memberikan gelar pahlawan, bentuk penghormatan lain yang diberikan oleh negara adalah menjadikan nama Soekarno sebagai nama bandara. Namun, menurut Masinton, hal tersebut maaih belum cukup, dan negara tetap perlu meluruskan sejarahnya.

"Apakah pemberian nama jalan dan sebagainya itu sudah dianggap cukup? Saya rasa belum lah. Sejak lama lho Bung Karno itu disimpangkan namanya," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Risma Kerahkan Tim Kumpulkan Manusia 'Silver' untuk Dibekali Keterampilan Kerja

Risma Kerahkan Tim Kumpulkan Manusia "Silver" untuk Dibekali Keterampilan Kerja

Nasional
Pemerintah Diminta Tak Gegabah Izinkan Kegiatan Berskala Besar

Pemerintah Diminta Tak Gegabah Izinkan Kegiatan Berskala Besar

Nasional
Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK...

Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK...

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Varian Baru Covid-19 Bernama R.1

Yang Perlu Diketahui soal Varian Baru Covid-19 Bernama R.1

Nasional
[POPULER NASIONAL] Varian Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 1.040 Kasus | Jokowi Ajak Masyarakat Sambut Pandemi Jadi Endemi

[POPULER NASIONAL] Varian Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 1.040 Kasus | Jokowi Ajak Masyarakat Sambut Pandemi Jadi Endemi

Nasional
Kepuasan atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg:Tak Begitu Jauh dengan Perhitungan Kami

Kepuasan atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg:Tak Begitu Jauh dengan Perhitungan Kami

Nasional
Wakil Kasatreskrim Polrestabes Semarang Kenalkan Stepanus Robin ke Azis Syamsuddin

Wakil Kasatreskrim Polrestabes Semarang Kenalkan Stepanus Robin ke Azis Syamsuddin

Nasional
Respons KPK soal Penurunan Tingkat Kepercayaan Publik

Respons KPK soal Penurunan Tingkat Kepercayaan Publik

Nasional
Delapan Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Delapan Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Yahya Waloni Minta Maaf soal Ceramahnya yang Singgung SARA

Yahya Waloni Minta Maaf soal Ceramahnya yang Singgung SARA

Nasional
Luhut Sebut 'Tracing' Covid-19 di Jawa-Bali Terus Meningkat

Luhut Sebut "Tracing" Covid-19 di Jawa-Bali Terus Meningkat

Nasional
Pemerintah Siapkan Skema Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga secara Gratis dan Berbayar

Pemerintah Siapkan Skema Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga secara Gratis dan Berbayar

Nasional
KSAL: Mahasiswa Pegang Peran Penting sebagai Pelopor Pembangunan Karakter Bangsa

KSAL: Mahasiswa Pegang Peran Penting sebagai Pelopor Pembangunan Karakter Bangsa

Nasional
Ini Upaya Pemerintah Hindari Gelombang Baru Penularan Covid-19

Ini Upaya Pemerintah Hindari Gelombang Baru Penularan Covid-19

Nasional
Airlangga: Presiden Jokowi Minta Serapan Dana DAU/DAK untuk Penanganan Covid-19 Terus Dipantau

Airlangga: Presiden Jokowi Minta Serapan Dana DAU/DAK untuk Penanganan Covid-19 Terus Dipantau

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.