Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puncak Apresiasi Publik kepada TNI

Kompas.com - 05/10/2015, 15:00 WIB

Saat ini, sekitar 60 persen responden mengamati bahwa alutsista TNI kurang memadai untuk melindungi RI, baik darat, laut, maupun udara. Selain itu, lebih dari separuh responden menyayangkan lambatnya pengembangan teknologi militer dalam negeri jika dibandingkan dengan negara lain, mengingat banyak alutsista yang tua dan sudah waktunya dipensiunkan.

Untuk melindungi laut seluas 93.000 kilometer persegi, atau 7,9 juta kilometer persegi jika termasuk Zona Ekonomi Eksklusif, TNI AL dinilai belum memiliki alutsista yang memadai untuk berjaya di laut. Sebagai gambaran, kekuatan 11 KRI tempur utama tertinggal jauh dibandingkan dengan Jepang yang memiliki 47 kapal tempur berteknologi canggih untuk melindungi laut seluas hanya 13.430 kilometer persegi. Bahkan, panjang garis pantai Indonesia yang mencapai 54.716 kilometer pun hanya dilindungi 72 kapal patroli laut dan pantai (The Military Balance, 2014). Jumlah itu tidak jauh dari 62 kapal patroli Filipina yang panjang garis pantainya hanya sepertiga Indonesia.

Dari sisi pertahanan darat, alutsista TNI AD cukup unggul dibandingkan dengan negara ASEAN lain. Namun, publik menilai kekuatan alutsista itu belum memadai untuk melindungi wilayah darat seluas 1,8 juta kilometer persegi dan perbatasan sepanjang 2.958 kilometer.

Demikian pula kekuatan pertahanan udara seluas 1,9 juta kilometer persegi di atas Tanah Air. Pesawat tempur aktif milik TNI AU berjumlah 78 (The Military Balance 2014), tertinggal jauh daripada Singapura yang memiliki 132 pesawat tempur meski wilayahnya kira-kira seluas DKI Jakarta.

Peningkatan kekuatan alutsista tidak akan terwujud tanpa sumber daya manusia yang ahli dalam mengembangkan, merawat, dan mengoperasikan persenjataan. Pada Januari 2015, jumlah personel TNI kira-kira 400.000 prajurit (The World Defence Almanac, 2015).

Jumlah tersebut memang melebihi jumlah personel militer negara-negara ASEAN lain. Namun, rasio prajurit TNI dan penduduk RI adalah 1:600 orang. Malaysia saja yang memiliki 100.000 tentara, rasio tentara dengan penduduknya adalah 1:300 orang.

Bagaimanapun, apresiasi terhadap kemampuan dan citra publik yang meningkat mewarnai HUT ke-70 TNI. Kiranya hal-hal itu tak membuat institusi penjaga kedaulatan bangsa ini menjadi lengah dan terjatuh. (Litbang kompas)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 5 Oktober 2015, di halaman 5 dengan judul "Puncak Apresiasi Publik kepada TNI".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pansel Diminta Coret Capim KPK yang Buruk, Jangan Sampai Lolos ke DPR

Pansel Diminta Coret Capim KPK yang Buruk, Jangan Sampai Lolos ke DPR

Nasional
Bertolak ke Riau, Presiden Jokowi Bakal Resmikan Tol dan Sistem Pengelolaan Air

Bertolak ke Riau, Presiden Jokowi Bakal Resmikan Tol dan Sistem Pengelolaan Air

Nasional
Soal Putusan MA, Pakar: Pertimbangan Hukum Hakim Sangat Dangkal

Soal Putusan MA, Pakar: Pertimbangan Hukum Hakim Sangat Dangkal

Nasional
Survei Kepuasan Pelanggan Antam Naik pada 2023

Survei Kepuasan Pelanggan Antam Naik pada 2023

Nasional
4 Terdakwa Kasus Gereja Kingmi Mile Jalani Sidang Vonis Hari Ini

4 Terdakwa Kasus Gereja Kingmi Mile Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Nasional
Secepat Kilat MA Ubah Aturan Batas Usia Kepala Daerah yang Buka Jalan Kaesang Jadi Cagub

Secepat Kilat MA Ubah Aturan Batas Usia Kepala Daerah yang Buka Jalan Kaesang Jadi Cagub

Nasional
Pakar Bicara Kesamaan Pola Putusan MA dan MK, Terganjal Syarat Pencalonan

Pakar Bicara Kesamaan Pola Putusan MA dan MK, Terganjal Syarat Pencalonan

Nasional
Momen Jokowi 'Nge-mal' di Sumsel, Ajak Bocah Makan 'Snack' di Mejanya

Momen Jokowi "Nge-mal" di Sumsel, Ajak Bocah Makan "Snack" di Mejanya

Nasional
Pansel Capim KPK: Komposisi Dianggap Bermasalah, Diingatkan Jangan Loloskan Calon Titipan

Pansel Capim KPK: Komposisi Dianggap Bermasalah, Diingatkan Jangan Loloskan Calon Titipan

Nasional
Perkuatan Komando dan Interoperabilitas di Kawasan Laut China Selatan

Perkuatan Komando dan Interoperabilitas di Kawasan Laut China Selatan

Nasional
Penguntitan Jampidsus Dianggap Selesai, Anggota Densus Tidak Disanksi

Penguntitan Jampidsus Dianggap Selesai, Anggota Densus Tidak Disanksi

Nasional
Pansel Capim KPK 2024-2029 Didominasi Unsur Pemerintah

Pansel Capim KPK 2024-2029 Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Putusan MA Miliki Modus Sama dengan Putusan MK, Kali Ini Karpet Merah untuk Kaesang?

Putusan MA Miliki Modus Sama dengan Putusan MK, Kali Ini Karpet Merah untuk Kaesang?

Nasional
Perludem: Putusan MA Keliru, Mencampur Aduk Syarat Calon dan Calon Terpilih

Perludem: Putusan MA Keliru, Mencampur Aduk Syarat Calon dan Calon Terpilih

Nasional
Pemerintah Arab Saudi Perketat Jalur Masuk Mekkah, Antisipasi Jemaah Haji Ilegal

Pemerintah Arab Saudi Perketat Jalur Masuk Mekkah, Antisipasi Jemaah Haji Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com