Puncak Apresiasi Publik kepada TNI

Hingga saat ini, pertanyaan dan kritik yang juga masih relatif terdengar dalam kaitan kehadiran aparat TNI adalah praktik jasa pengamanan oleh aparat TNI terhadap bisnis swasta. Mata publik awas dalam mengamati pelanggaran dan penyelewengan aparat negara, termasuk oknum anggota TNI. Publik menyimpan catatan tersendiri terhadap perilaku anggota TNI yang dipandang merugikan negara dan masyarakat.

Sekitar 70 persen lebih publik cenderung percaya bahwa hingga kini masih ada oknum anggota TNI yang bersedia mengamankan perusahaan tambang atau perkebunan yang terlibat konflik tanah dengan rakyat. Selain itu, lebih kurang 60 persen publik masih percaya ada oknum terlibat dalam mengamankan usaha mafia pencurian hasil laut.

Menjadi masalah besar bagi publik jika ada anggota TNI yang berpaling dari tugas terhadap bangsa dan negara dengan menyediakan jasa pengamanan bagi perusahaan swasta. Di sisi lain, publik juga waspada bahwa korupsi masih menggerogoti institusi TNI. Enam dari 10 responden melihat bahwa kesejahteraan masih relatif berada di kantong prajurit berpangkat tinggi saja.

Pelanggaran HAM oleh oknum TNI di masa lalu pun masih menjadi masalah bagi sebagian publik. Meskipun hari ini TNI diyakini mampu menjunjung HAM, ”dosa” masa lalu tak mudah dilupakan begitu saja. Untuk itu, publik menuntut dilakukan pengusutan. Publik sungguh menantikan pengungkapan kebenaran kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu dan kini.

Demikian pula permasalahan laten TNI dalam menjalin komunikasi dan relasi dengan Kepolisian Negara RI. Sejumlah konflik antara anggota TNI dan Polri masih kerap terjadi. Mayoritas publik menilai, meningkatnya frekuensi konflik antara anggota TNI dan Polri bisa menandakan relasi kedua institusi dalam tahap mengkhawatirkan.

Kekuatan dunia

Baru-baru ini lembaga pemeringkat Global Firepower memasukkan kekuatan militer Indonesia di urutan ke-12 besar dunia setelah Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, India, Inggris, Perancis, Korea Selatan, Jerman, Jepang, Turki, dan Israel. Global Firepower menggunakan 50 kriteria penilaian termasuk jumlah personel, alat utama sistem persenjataan tiga matra, anggaran, infrastruktur, dan cadangan energi, tetapi tak termasuk kemampuan nuklir suatu negara.

Kondisi ini sedikit banyak mengingatkan pada tahun 1960-an, saat Indonesia pernah menjadi kekuatan militer yang disegani di tingkat Asia. Saat itu, selain prajurit yang sangat termotivasi mempertahankan kemerdekaan, alutsista TNI, terutama pesawat udara dan kapal laut termasuk kapal selam, sangat canggih pada era tersebut.