Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Usulkan "Illegal Fishing" Masuk dalam Kejahatan Transnasional

Kompas.com - 02/10/2015, 16:13 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti baru saja menghadiri Forum ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) di Malaysia. Dalam pertemuan antara perwakilan negara-negara Asia Tenggara itu, Badrodin menjadi salah satu perwakilan yang mengusulkan agar penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) termasuk dalam kejahatan transnasional.

"Ada beberapa fokus kita untuk memasukkan illegal fishing dalam bidang transnational crime, karena menyangkut masalah pelanggaran batas dan lintas negara," ujar Badrodin, saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (2/10/2015).

Meski demikian, menurut Badrodin, terdapat beda pendapat antara masing-masing kepolisian. Tidak semua institusi kepolisian menganggap kasus illegal fishing sebagai kejahatan transnasional. Transnational crime adalah fenomena pidana tertentu yang melampaui perbatasan internasional, melanggar hukum dari beberapa negara, atau memiliki dampak pada negara lain.

Menurut Badrodin, saat ini terdapat 8 jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan transnasional. Berbagai klasifikasi kejahatan itu membutuhkan kesepahaman antara penegak hukum di masing-masing negara.

Dalam pertemuan itu juga dibicarakan beberapa isu-isu keamanan yang akan dibahas dalam Forum Institusi Kepolsian se-Asia Tenggara (ASEANAPOL). Salah satunya seperti, masalah imigrasi. Tujuan dibentuknya AMMTC mencakup tiga hal, yaitu membangun solusi bersama terhadap penanganan terorisme dan keamanan regional, membentuk sebuah koordinasi bersama, serta membangun pendekatan antara negara-negara di Asia Tenggara.

Hal yang penting lainnya melalui AMMTC misalnya, adanya kebijakan bersama tanpa terlalu dalam mengitervensi kedaulatan masing-masing negara, mengingat masalah keamanan menjadi salah satu isu sensitif negara-negara ASEAN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com