Relasi RI-Australia Setelah Abbott

Sebaliknya, citra negatif Australia di mata masyarakat Indonesia dimulai sejak kebijakan intervensi pemerintahan John Howard yang memerdekakan Timor Leste (1999), pemberian suaka bagi warga Papua yang datang ke Australia (2006), hingga sikap-sikap sejumlah elemen politik di Australia yang berpotensi mengganggu kedaulatan NKRI, khususnya terkait Papua.

Pemerintahan Turnbull diharapkan dapat memberikan nuansa yang lebih sehat dan produktif bagi peningkatan hubungan kedua negara. Misalnya, dengan memberikan perhatian yang lebih serius dan elegan terhadap persoalan-persoalan sensitif, seperti perbaikan kesepahaman dalam kerja sama keamanan di wilayah perbatasan, dukungan terhadap penegakan hukum yang adil dan independen di Indonesia terkait warga negara Australia, dan komitmen positif terhadap isu-isu kedaulatan NKRI.

Perbaiki komunikasi politik

Dalam interaksi kepentingan kedua negara, Australia tidak selalu sepaham dengan Indonesia. Maka, dinamika akan terus terjadi seiring perbedaan kepentingan kedua pihak. Yang pasti, manuver-manuver strategis dalam interaksi politik luar negeri kedua negara hendaknya dilengkapi dengan perangkat dan kemampuan komunikasi yang lebih konstruktif agar tidak memantik api penyulut ketegangan.

Tanpa perubahan, kepemimpinan baru di Australia akan kesulitan melakukan constructive engagement dengan Pemerintah Indonesia. Terlebih lagi karakter pemerintahan Partai Liberal relatif sama dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dalam kebijakan politik luar negeri cenderung nasionalistik.

Bertemunya dua kutub pemerintahan yang bercorak nasionalistik perlu betul-betul diantisipasi sekaligus dijembatani dengan strategi komunikasi yang lebih baik untuk meningkatkan rasa saling menghormati dan menghargai di antara kedua negara. Hal ini dapat diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan strategis dalam kerangka kerja sama bilateral terkait pembangunan ekonomi serta keamanan yang berdampak langsung terhadap stabilitas politik di kawasan Asia Pasifik.

Ahmad Khoirul Umam
Kandidat Doktor Ilmu Politik di School of Political Science & International Studies The University of Queensland, Australia

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 1 Oktober 2015, di halaman 7 dengan judul "Relasi RI-Australia Setelah Abbott".