Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Harusnya Jokowi yang Pidato di PBB, Bukan Mewakilkan ke JK

Kompas.com - 29/09/2015, 18:33 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyesalkan ketidakhadiran Presiden Joko Widodo dalam pertemuan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, AS. Jokowi memilih menjalankan tugas di Indonesia, dan kehadirannya diwakili oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Harusnya Presiden Jokowi yang pidato di PBB, tidak mewakilkan JK," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Selasa (29/9/2015).

Menurut Fadli, Sidang Majelis Umum PBB kali ini merupakan forum yang sangat strategis. Ini momentum bagi negara di dunia untuk menyuarakan sikap terhadap permasalahan global. Salah satunya pengukuhan sustainable development goals (SDGs) sebagai kelanjutan millenium development goals (MDGs).

"Hampir semua negara pidatonya disampaikan langsung oleh presiden atau kepala negara, termasuk negara-negara besar, seperti AS, Rusia, RRC. Namun, kenapa Indonesia diwakilkan kepada Wapres? (Pidato) Indonesia juga harusnya disampaikan langsung oleh Presiden," ucapnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai bahwa Sidang Majelis Umum PBB seharusnya menjadi momentum bagi Presiden Jokowi untuk meningkatkan profil politik luar negeri Indonesia. Presiden Jokowi seharusnya tampil, menunjukkan sikap Indonesia di hadapan dunia bersama pemimpin negara-negara dunia lain.

"Kalau alasannya berada di dalam negeri mengurusi ekonomi atau masalah domestik lainnya, sejauh ini tak kelihatan juga hasilnya," ujar dia.

Jusuf Kalla mengatakan bahwa dirinya diminta langsung oleh Jokowi untuk berpidato dalam Sidang Majelis Umum PBB. Kalla tiba di Bandar Udara Internasional John F Kennedy, New York, AS, pada Rabu sore waktu setempat atau Kamis (24/9/2015) dini hari WIB. Kalla yang didampingi Nyonya Mufidah Kalla mengikuti Sidang Majelis Umum PBB pada 25 September hingga 2 Oktober mendatang.

"Saya diminta Presiden Joko Widodo menggantikan beliau pada acara-acara tersebut," kata Kalla, Rabu pagi di Dubai, sebelum terbang ke AS.

Selain berpidato di Sidang Majelis Umum PBB, Kalla juga akan menghadiri sejumlah pertemuan yang dihadiri para kepala negara dan pemimpin dunia lain, seperti Presiden AS Barack Obama, Presiden Kuba Raul Costra, Paus Fransiskus, serta Sekjen PBB Ban Ki-moon.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com