Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BIN Libatkan Kopassus dalam Satgas Damai Papua

Kompas.com - 28/09/2015, 15:40 WIB
Dylan Aprialdo Rachman

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Intelijen Negara, Sutiyoso mengatakan BIN akan memprioritaskan langkah-langkah damai dalam menangani berbagai macam gerakan separatisme di Indonesia khususnya di Papua. Ia menilai jalur perdamaian jauh lebih baik ketimbang melalui jalur konfrontasi secara langsung.

"Saya kira kita tetap menangani ini melalui penyelesaian damai terlebih dahulu, karena itu saya membentuk Satgas Damai Papua yang terdiri dari unsur BIN, unsur-unsur lain yang ada di daerah serta melibatkan beberapa anggota Kopassus," ujar Sutiyoso di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/9/2015).

Sutiyoso mengatakan BIN juga menyarankan kepada pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat di Papua. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, persoalan kesejahteraan merupakan salah satu penyebab munculnya berbagai macam gerakan separatisme di Indonesia.

Meskipun demikian, Sutiyoso tidak menampik BIN akan menindak tegas para pelaku gerakan separatisme jika mengabaikan langkah damai yang diajukan oleh pemerintah. Sutiyoso menilai gerakan separatisme yang dilakukan oleh warga sipil mengancam stabilitas keamanan bagi masyarakat Indonesia, khususnya Papua.

"Aksi-aksi kelompok kecil separatis ini kan tersebar disana (Papua), menurut pandangan saya gimanapun gerakan separatis, walaupun dilakukan oleh sipil tapi mereka menggunakan senjata yang bisa membunuh siapa saja baik itu kepada aparat ataukah rakyat," kata dia.

Lebih lanjut, kata Sutiyoso, jika langkah tegas yang ditempuh oleh BIN dalam melawan gerakan separatisme menimbulkan korban jiwa di antara kedua belah pihak, maka hal itu adalah sebuah risiko yang dihadapi.

Sementara itu menurut Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya, mengatakan bahwa persoalan separatisme maupun radikalisme di Indonesia menjadi salah satu hal yang mengganggu stabilitas keamanan dan keutuhan NKRI sehingga perlu segera diselesaikan sebaik mungkin. (Baca: Komisi I DPR dan BIN Bahas Isu Keamanan di Papua dan Aceh)

"Kita mendalami beberapa hal terkait dengan ancaman-ancaman terhadap keutuhan NKRI dalam hal hal seperti maraknya radikalisme separatisme, BIN sebagai bagian penting dalam sistem pemerintahan kita ini maka harus kita lakukan pencegahan dini," ujar Tantowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com