Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yusril: Pak Adnan Buyung Manusia Teguh Pendirian...

Kompas.com - 23/09/2015, 12:14 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengacara Yusril Ihza Mahendra turut berduka atas meninggalnya pengacara senior Adnan Buyung Nasution. Yusril mengaku mengenal sosok Adnan sejak kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1975.

Saat itu, Yusril satu kelas dengan putra Adnan, Iken BR Nasution.

"Almarhum sering menasehati saya semasa muda agar jadi pejuang demokrasi, hukum dan kebenaran," kenang Yusril dalam akun Twitter-nya, @Yusrilihza_Mhd, Rabu (23/9/2015).

Yusril mengaku tidak selalu sependapat dengan almarhum, bahkan sering berdebat tentang masalah-masalah hukum dan konstitusi. Namun, perbedaan pendapat itu tidak mengurangi rasa hormat, keakraban, dan persaudaraan.

"Pak ABN adalah tipe manusia teguh pendirian, kadang ngotot tapi menghormati pendirian orang lain yang berbeda," ucap Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini.

Yusril mengaku ingin melayat Adnan di kediamannya di Jakarta. Namun, dia saat ini sudah berada di Belitung untuk merayakan Idul Adha.

Lewat akun Twitter-nya, Yusril menitipkan salam kepada keluarga almarhum. Dia berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan ketabahan.

"Semoga Allah Swt menerima segala amal kebajikan almarhum dan mengampuni segala khilaf dan kesalahannya," kata Yusril.

Adnan Buyung meninggal dunia di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu sekitar pukul 10.15 WIB, pada umur 81 tahun. Salah satu anaknya, Pia Akbar Nasution, mengatakan, saat ini jenazah ayahnya sedang dipersiapkan dibawa ke rumah duka. (Baca: Adnan Buyung Nasution Meninggal Dunia)

Adnan diketahui mulai dirawat sejak pekan lalu. Pia sebelumnya menuturkan bahwa Adnan Buyung dirawat di rumah sakit awalnya karena mengalami sakit pada giginya.

Adnan Buyung yang sudah menderita gagal ginjal sejak Desember 2014 itu kemudian harus mengalami perawatan lebih lanjut setelah menjalani pencabutan gigi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com